Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
DINAS Sosial DKI Jakarta memastikan hingga saat ini belum ada rencana bantuan tunai dilakukan via transfer atau online.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menyebut, sampai saat ini pihaknya masih tetap pada rencana yakni pembagian paket sembako untuk bansos kepada warga kurang mampu dan rentan miskin selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahap kedua.
"Mungkin bukan ke saya ya di pimpinan. Tapi sejauh ini persiapan kita tetap ke sembako," kata Irmansyah di sela rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Sementara itu, jikapun akan ada transfer dana, Irmansyah menyebut prosesnya akan lebih sulit.
Sebab, yang mendapatkan dana bukan hanya warga DKI yang terdata di Pemprov DKI melainkan juga warga ber-KTP non DKI. Jika ingin menerapkan bantuan dana tunai, akan ada proses yang lebih panjang lagi untuk mendapatkan detail nomor rekening setiap warga non-KTP DKI.
Baca juga :Perumda Pasar Jaya Jamin Distribusi Bansos Tahap 2 tidak Molor
"Kalau cash transfer kemungkinannya adalah harus ada nomor rekening masing-masing sedangkn bantuan ini bukan hanya untuk KTP DKI tapi juga non KTP DKI," terang Irmansyah.
Namun demikian, Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan itu menegaskan akan menyesuaikan kebijakan dengan nantinya penetapan dari Pemprov DKI Untuk penyaluran bansos tahap 2.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan agar bansos diberikan bukan dalam paket sembako melainkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Menurutnya kelebihan BLT yakni pencairannya tepat waktu. Mujiyono beralasan bansos dalam bentuk sembako yang sebelumnya diterapkan memiliki kelemahan yakni perlu persiapan matang sehingga rawan keterlambatan sata penyaluran.(OL-2)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved