Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Sosial DKI Jakarta memastikan hingga saat ini belum ada rencana bantuan tunai dilakukan via transfer atau online.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menyebut, sampai saat ini pihaknya masih tetap pada rencana yakni pembagian paket sembako untuk bansos kepada warga kurang mampu dan rentan miskin selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahap kedua.
"Mungkin bukan ke saya ya di pimpinan. Tapi sejauh ini persiapan kita tetap ke sembako," kata Irmansyah di sela rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Sementara itu, jikapun akan ada transfer dana, Irmansyah menyebut prosesnya akan lebih sulit.
Sebab, yang mendapatkan dana bukan hanya warga DKI yang terdata di Pemprov DKI melainkan juga warga ber-KTP non DKI. Jika ingin menerapkan bantuan dana tunai, akan ada proses yang lebih panjang lagi untuk mendapatkan detail nomor rekening setiap warga non-KTP DKI.
Baca juga :Perumda Pasar Jaya Jamin Distribusi Bansos Tahap 2 tidak Molor
"Kalau cash transfer kemungkinannya adalah harus ada nomor rekening masing-masing sedangkn bantuan ini bukan hanya untuk KTP DKI tapi juga non KTP DKI," terang Irmansyah.
Namun demikian, Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan itu menegaskan akan menyesuaikan kebijakan dengan nantinya penetapan dari Pemprov DKI Untuk penyaluran bansos tahap 2.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan agar bansos diberikan bukan dalam paket sembako melainkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Menurutnya kelebihan BLT yakni pencairannya tepat waktu. Mujiyono beralasan bansos dalam bentuk sembako yang sebelumnya diterapkan memiliki kelemahan yakni perlu persiapan matang sehingga rawan keterlambatan sata penyaluran.(OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved