Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta memprediksi ada penurunan realisasi pendapatan dan penerimaaan APBD imbas dari Covid-19. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyebut penurunan itu sebesar 53,66%, artinya semula ditargetkan APBD 2020 mencapai Rp87,95 triliun menjadi 47,18 triliun.
"Prediksi anggaran ini sampai Desember (2020) nanti. Tapi ini sangat fluktuatif tergantung kondisi Covid-19 ini. Prediksi ini masih sangat berubah," kata Suhaimi, Rabu (6/4).
Baca juga: PGN Pertahankan Penyaluran Gas Bumi TriwulanI 2020
Kondisi yang fluktuatif itu, katanya, bisa makin berkurang atau bertambah seiring geliat perekonomian. Misalnya, perusahaan bisa beroperasi kembali. Namun, hal itu masih belum diketahui kepastiannya.
"Maksudnya, ketika bisnis mulai jalan orang sudah bisa makan lagi di resto, kumpul lagi dan sebagainya," tutur Suhaimi.
Penurunan tersebut bertujuan untuk dialihkan ke penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemprov DKI. Merosotnya kondisi ekonomi berdampak pada pemberian relaksasi pajak daerah.
Menurut Suhaimi, penurunan pendapatan APBD berasal dari sejumlah pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Artinya yang enggak berkurang cuma pajak rokok. Tapi, yang lainnya secara umum berkurang," jelas Suhaimi.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyebut tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara DKI Jakarta dipangkas 50%. Hal itu disesuaikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan Covid-19.
Menurut Kepala BKD Chaidir, gaji pokok ASN DKI plus tunjangan yang melekat tidak dipotong. Kebijakan tersebut, sesuai aturan Kementrian Keuangan. Menurutnya, pemotongan TPP semua pegawai karena kontraksi ekonomi seluruh Indonesia sebesar 53%.
"Penyesuain terhadap perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50% berdasarkan terhadap kontraksi ekonomi yang 53% itu," jelas Chaidir saat dihubungi, Jakarta Senin (4/5) lalu. (OL-6)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.
Perbaikan jalan harus dilakukan secara cepat, responsif, dan menyeluruh, dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved