Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
DPRD DKI Jakarta memprediksi ada penurunan realisasi pendapatan dan penerimaaan APBD imbas dari Covid-19. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyebut penurunan itu sebesar 53,66%, artinya semula ditargetkan APBD 2020 mencapai Rp87,95 triliun menjadi 47,18 triliun.
"Prediksi anggaran ini sampai Desember (2020) nanti. Tapi ini sangat fluktuatif tergantung kondisi Covid-19 ini. Prediksi ini masih sangat berubah," kata Suhaimi, Rabu (6/4).
Baca juga: PGN Pertahankan Penyaluran Gas Bumi TriwulanI 2020
Kondisi yang fluktuatif itu, katanya, bisa makin berkurang atau bertambah seiring geliat perekonomian. Misalnya, perusahaan bisa beroperasi kembali. Namun, hal itu masih belum diketahui kepastiannya.
"Maksudnya, ketika bisnis mulai jalan orang sudah bisa makan lagi di resto, kumpul lagi dan sebagainya," tutur Suhaimi.
Penurunan tersebut bertujuan untuk dialihkan ke penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemprov DKI. Merosotnya kondisi ekonomi berdampak pada pemberian relaksasi pajak daerah.
Menurut Suhaimi, penurunan pendapatan APBD berasal dari sejumlah pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Artinya yang enggak berkurang cuma pajak rokok. Tapi, yang lainnya secara umum berkurang," jelas Suhaimi.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyebut tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara DKI Jakarta dipangkas 50%. Hal itu disesuaikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan Covid-19.
Menurut Kepala BKD Chaidir, gaji pokok ASN DKI plus tunjangan yang melekat tidak dipotong. Kebijakan tersebut, sesuai aturan Kementrian Keuangan. Menurutnya, pemotongan TPP semua pegawai karena kontraksi ekonomi seluruh Indonesia sebesar 53%.
"Penyesuain terhadap perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50% berdasarkan terhadap kontraksi ekonomi yang 53% itu," jelas Chaidir saat dihubungi, Jakarta Senin (4/5) lalu. (OL-6)
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved