Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI virus korona (covid-19) menyebabkan sebanyak 50.891 orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Akumulasi angka pemecatan itu terhitung sejak Kamis, 2 April 2020.
"Ini data yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan. Data ini sudah kami sampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Ketenangakerjaan (Kemenaker) untuk segera masuk dalam program kartu prakerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).
Andri memaparkan pada 2-4 April 2020, terdapat 30.363 pekerja berasal dari 3.361 perusahaan di-PHK. Kemudian pada 8-9 April tercatat sebanyak 20.528 pekerja dipecat dari 3.421 perusahaan.
Baca juga: Ingin Atur Soal THR, Disnaker DKI Tunggu Surat Kemenaker
Andri mengatakan mereka yang terkena PHK seharusnya mendapatkan bantuan berupa kartu prakerja, insentif dan pelatihan oleh Kemenaker. Dengan demikian, mereka yang terkena PHK memperoleh sertifikat dan peningkatan kualifikasi untuk digunakan mencari pekerjaan baru.
Dia melanjutkan data program kartu prakerja harus satu pintu melalui situs www.kartuprakerja.go.id. Situs tersebut dikelola oleh Kemenko Perekonomian.
Andri mempertanyakan nasib para pekerja yang di data oleh pihaknya kepada Kemenko Perekonomian. Sebab hingga kini belum ada kepastian pemerintah mengenai kartu prakerja tersebut.
"Data kami nih gimana nasibnya? Terus ada data tambahan? Ketiga, dari data yang masuk dan tambahan kira-kira kapan eksekusinya dan berapa yang mendapat Kartu Prakerja?," ucap Andri. (A-2)
Sinergi ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta berkualitas.
Sektor periklanan menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja dan mencatat pertumbuhan pengeluaran iklan digital hingga 12% per tahun.
Menaker menegaskan percepatan produktivitas nasional membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan pemerintah, industri, akademisi, profesi, dan generasi muda.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar Indonesia Productivity Summit 2025 pada 12 Desember 2025 di JIEXPO Convention Center and Theater.
Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta adopsi teknologi adalah strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
HP Inc berencana memangkas hingga 6.000 karyawan secara global hingga 2028 sebagai bagian dari efisiensi dan percepatan adopsi AI.
Pemkab Bekasi memberikan perhatian penuh terhadap proses restrukturisasi yang dilakukan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya.
Gelombang PHK masih menghantui angkatan kerja di Tanah Air. KSPN mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena gelombang PHK
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan laporan sepanjang 2024 hingga Oktober 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved