Data Penerima Bansos Harus Dibenahi

DISTRIBUSI bantuan sosial berupa bahan pokok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum maksimal. Evaluasi penyaluran tahap pertama menyebut banyak kepala keluarga justru belum terdata sebagai penerima bansos.

“Di lapangan, kami lihat rata sekitar 4.000 tambahan data (penerima bansos) per kelurahan,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, kemarin.

Menurutnya, berdasarkan temuan fakta di lapangan, masih ada warga miskin yang belum menerima paket sembako. “Mereka orang miskin
ba ru yang terdampak dari co vid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar,” katanya.

Terkait rencana penyaluran bansos tahap kedua, terang dia, diharapkan akurasi data penerima sudah dibenahi Pemprov DKI. Tujuannya untuk meminimalisasi kekurangan 4.000 paket sembako di kelurahan. 

“Jangan sampai penyaluran bansos berikutnya juga mengalami molor waktu. Semoga sudah ditambahkan (kekurangan data penerima) oleh RT setempat sehingga proses distribusi kedua bisa berjalan dengan benar,” kata Aziz. 

Paket sembako diberikan kepada 1.194.633 KK dengan nominal bantuan sebesar Rp149.500. Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan data penerima program bantuan sosial tahap kedua lebih banyak dari sebelumnya. Ia memastikan saat ini sedang memperbaiki data penerima penyaluran selanjutnya. Untuk sementara, Pemprov DKI juga menyetop penyaluran bansos hingga perbaikan data selesai.

“Kami akan umumkan secara detail, baik segmen maupun jumlahnya. Lebih bijak bila sudah terstruktur dan lengkap informasinya, baru
nanti disampaikan,” pungkasnya. (Ins/J-3)