Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Jika PSBB Diperpanjang, Pemda Jabodetabek Harus Kompak

Putri Anisa Yuliani
22/4/2020 13:25
Jika PSBB Diperpanjang, Pemda Jabodetabek Harus Kompak
Petugas gabungan melakukan pemeriksaan kendaraan yang memasuki wilayah Tangerang Selatan selama PSBB.(Antara/Muhammad Iqbal)

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta berpotensi diperpanjang. Mengingat, sejak diberlakukan pada 10 April dan akan berakhir pada 2 Mei mendatang, belum ada tanda penurunan kasus covid-19.

Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, meminta ketika PSBB Jakarta diperpanjang, tiga pemerintah provinsi, yakni Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, harus kompak dalam mengatur PSBB.

Jika aturan di tiga wilayah bersinergi dan tidak ada perbedaan, masyarakat tidak akan mengalami kebingungan. Sebab, pergerakan orang dari Jabodetebak masih tinggi selama pemberlakuan PSBB.

Baca juga: Terapkan PSBB, Cadangan Beras Pemkot Bogor 300 Ton

"Contohnya Banten masih mengizinkan warganya naik KRL dan tidak meminta KRL disetop. Tetapi pemerintah daerah Bekasi dan Bogor justru meminta agar KRL disetop,” tutur Yayat dalam telekonferensi, Rabu (22/4).

“Juga perihal ojek. Pemprov DKI tidak mengizinkan ojek mengangkut penumpang. Tetapi justru Pemprov Jawa Barat masih menginginkan ojek mengangkut penumpang. Perbedaan ini terlihat kecil tapi bisa membuat masyarakat bingung soal implementasinya," pungkas Yayat.

Dia juga menyororti bantuan sosial di tiap daerah dengan bentuk dan niali berbeda. Hal ini menjadi kesenjangan di antara daerah. Pemerintah di luar Jakarta mungkin kesulitan secara finansial, meski dari segi harga barang dan jumlah warga penerima bantuan tidak terlalu berbeda dari DKI Jakarta.

Baca juga: Banyak Perusahaan Buka Atas Izin Kemenperin, Pemprov DKI Kecewa

"Untuk bansos beberapa daerah itu agak ogah-ogahan kalau soal menanggung bansos. Karena keuangan mereka terbatas, padahal jumlah warga cukup besar. Ini harus dilihat juga oleh pemerintah pusat, agar dalam pemberian bansos pun bisa serempak," ucapnya.

Selain itu, larangan mudik juga perlu memperhatikan pemudik antar wilayah Jabodetabek serta wilayah yang dekat dengan Jabodetabek, seperti Karawang dan Cikarang. Sejumlah wilayah ini secara geografis dan demografis memiliki keterikatan yang erat. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jumlah pemudik di wilayah ini juga tinggi.(OL-11)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya