Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DINAS Tenaga Kerja, Transmigrasi (Disnakertrans), dan Energi DKI Jakarta menyebut, sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jumlah pekerja dan perusahaan yang menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) malah menurun.
Menurut dari data Disnakertrans dan Energi DKI pada Senin (13/4), jumlah pekerja yang WFH sebanyak 1,25 juta orang dari 3.788 perusahaan. Jumlah itu turun pada Selasa (14/4) menjadi 1,01 juta pekerja dari 3.653 perusahaan.
Kepala Disnakertrans dan Energi DKI, Andri Yansyah, mengatakan perusahaan yang menerapkan WFH secara penuh ada 1.273 perusahaan dengan 177.509 pekerja. Sementara itu, perusahaan yang tetap beroperasi dengan mengurangi sebagian karyawan ada 2.380 perusahaan dengan 836.063 pekerja.
Andri mengatakan, saat pihaknya melakukan sidak, berbagai alasan diberikan oleh manajemen perusahaan yang ditemukan masih melakukan kegiatan usaha di kantor dengan jumlah karyawan yang cukup banyak. Andri mengatakan banyak pelaku usaha masih mengutamakan ekonomi jika dibandingkan dengan kesehatan.
Andri mengatakan perusahaan yang tetap beroperasi itu banyak yang mendapat izin kegiatan usaha dari Kementerian Perindustrian meskipun bergerak di sektor yang tidak dikecualikan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong Pemprov DKI benarbenar total mengimplementasikan penutupan kegiatan usaha bagi usaha/industri yang tidak dikecualikan dalam Pergub No 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB untuk Pencegahan Penularan Covid-19 di Jakarta.
Luhut menyarankan pemprov tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB.
“Pergub itu saya kira sudah sangat jelas. Bisa menjadi pijakan untuk mengawasi dan menindak kantor yang masih bandel melanggar pergub,” kata juru bicara Menkomarves, Jodi Mahardi.
Kementerian Perindustrian pun menerbitkan Surat No S/336/M-IND/IND/IV/2020 pada 17 April lalu. Melalui surat itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengizinkan pemda menutup usaha yang bergerak di sektor tidak dikecualikan, tetapi mendapat izin khusus selama masa PSBB.
Andri pun menyambut baik terbitnya surat ini. “Ini ibaratnya menjadi suplemen untuk kami untuk kencang lagi memberikan pembinaan kepada mereka (perusahaan),” katanya. (Put/Ins/Pro/J-1)
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Pelaku selalu membawa seragam Satpol PP yang disimpan di dalam jok motornya.
Masih banyak pedagang asongan yang tidak menggunakan masker saat berjualan. Itu berbahaya karena berisiko menularkan covid-19.
Sebelumnya dari hasil swab test PCR pedagang di tiga pasar positif covid-19 yakni Pasar Perumnas Klender, Pasar Serdang, Pasar Rawa Kerbau, dan Pasar Lontar.
Jangan berserakan di trotoar dan pingir jalan. Itu kesannya kumuh. Kan trotoar udah dibikin cantik, tapi kemudian menjadi kesannya nanggung. Kebijakan ini jadinya enggak terukur
Jimmy yang akhirnya bisa kembali mengais rezeki di tengah pandemi pun mengaku senang dengan kebijakan PPKM yang terbaru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved