Anggaran tak Terduga Bertambah

PEMERINTAH Provinsi DKI menambah anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang akan digunakan untuk bantuan sosial sebesar Rp844 miliar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No 28/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No 106/2019 tentang Penjabaran APBD 2020.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan anggaran tersebut diperoleh dari hasil realokasi anggaran. Anggaran yang dialihkan ke BTT di antaranya berasal dari anggaran PMD ke PT Jakarta Propertindo untuk Formula E sebesar Rp344 miliar. Formula E sudah ditunda hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Sisanya sebanyak Rp500 miliar berasal dari PMD PT MRT Jakarta.

“Iya, saya dapat info akuratnya dari Formula E dan MRT masing-masing Rp334 miliar dan Rp500 miliar,” kata Mujiyono di Jakarta, kemarin.

Awalnya, anggaran BTT DKI pada 2020 itu tercatat Rp188 miliar. Sebanyak Rp5 miliar digunakan untuk bantuan bagi warga yang terkena bencana banjir. Sementara itu, Rp130 miliar digeser ke Dinas Kesehatan DKI. “Sebanyak Rp130 miliar digeser ke dinkes untuk membeli APD untuk RS dan puskesmas. Sisa Rp53 miliar,” jelas Mujiyono.

Dengan penambahan itu, anggaran BTT menjadi bertambah sangat besar, yakni Rp897 miliar. Mujiyono menyebut anggaran inilah yang menja­di sumber dana pengadaan bansos. Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada 1,25 juta KK yang diberi bansos berupa paket sembako senilai Rp600 ribu perbulan.

Namun, Mujiyono menyebut Pemprov DKI kurang transpa­ran dalam pemberian bansos. Hal ini terbukti tidak semua anggota DPRD DKI terinforma­sikan mengenai dana bansos. “Tertutup. Kita harus aktif cari sendiri. Tapi saya apresiasilah pemberian bansos ini karena warga non-KTP DKI juga dapat,” ungkapnya.

Distribusi amburadul

Di tempat terpisah, pengurus Badan Pelaksana Hari­an DPP Partai Demokrat Taufi­qurrahman menerima kabar pendistribusian bansos itu amburadul dan dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala.

“Sesuai informasi dari dinas sosial, pendistribusian bansos selama PSBB mengalami penundaan karena jadwal yang tidak tepat dalam pendistribu­sian ke masing-masing RW yang sudah terjadwal,” ujar Taufiqurrahman.

Dia menilai kinerja Perumda Pasar Jaya dalam pendistribusian bansos cukup bobrok. Itu karena, ungkapnya, masyarakat yang terdampak PSBB tidak bisa membiarkan perut kosong hingga berhari-hari. Semesti­nya, kata Taufiq, Perumda Pasar Jaya melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun relawan, untuk pengemasan bansos tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DKI Wibi Andrino me­nerima laporan soal pemberian bantuan sembako kepada 55 kepala keluarga di Kelurah­an Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Menurutnya, warga tersebut masih mampu dan tidak membutuhkan bantuan.

Akan tetapi, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Mursidin membantah ada kekeliruan dalam pemberian sembako. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada penyaluran bantuan ke daerah Kembangan Selatan.

Pendataan penerima bansos, katanya, berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta. Sudinsos hanya menyiapkan sembako dan memo­nitor apakah bantuan tersebut sudah sampai ke warga. (Put/Ins/SsrJ-1)