Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN Republik Indonesia meminta pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik di tengah pandemi wabah korona (covid-19). Imbauan dinilai tidak efektif menahan laju pemudik ke kampung halaman.
"Saya menyatakan imbauan tidak bisa. Karena menyangkut nyawa orang, tidak kompromi lah," ujar anggota Ombudsman Alamsyah Saragih kepada Medcom.id, Rabu (8/4).
Baca juga: Anies Minta Jajaran Bersiap Hadapi Krisis Ekonomi
Ia menambahkan, pemerintah memiliki hak untuk melarang warga mudik dan menjaga warganya dari ancaman virus yang mematikan. "Kalau di kolam ada buaya, yang benar kolam itu diberi pagar bukan mengimbau orang tidak bermain di pinggir kolam," tuturnya.
Baca juga: Politisi Demokrat Minta Dana Haji Dipakai untuk Tangani Korona
Selain itu, ketika pemudik tiba di kampung halaman belum tentu menuruti instruksi pemerintah melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Terlebih tidak semua daerah memiliki fasilitas medis yang cukup memadai dalam menangani orang dalam pemantaun (ODP).
"Jadi menurut saya, percepat pendataan orang-orang terdampak di perkotaan, kemudian terbitkan bantuan sosial, dan lakukan larangan mudik," jelasnya.
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved