​​​​​​​50 DPRD Depok Dinilai Tumpul Kemanusiaan saat Covid-19

PUSAT studi hukum dan pilitik (PSHP) Kota Depok menilai 50 DPRD Kota Depok tumpul kemanusiaan terkait penyebaran virus korona yang terus menjangkit masyarakat Kota Depok.

Direktur PSHP Kota Depok Bernhard Simorangkir mengatakan, pimpinan DPRD dan DPRD Kota Depok tumpul penanganan covid-19. Seharusnya Pimpinan DPRD dan DPRD terketuk hatinya membantu Pemerintah Kota Depok membasmi pendemi covid-19, yang belakangan kian mewabah dan merata tiap kecamatan. Sebanyak 50 DPRD dinilainya lupa diri, padahal mereka bisa menjadi DPRD karena pilihan rakyat.

Dari data yang diperolehnya, saat ini jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Depok mencapai  2.135 orang. Lalu, pasien dalam pengawasan (PDP) 541 orang. Orang tanpa gejala 493 orang. Orang meninggal 30 orang. Positif korona 65 orang dan sembuh 10 orang.

Bernhard, Advokat dan mantan DPRD tahun 2019 mengaku miris terhadap Pimpinan DPRD dan DPRD Kota Depok yang pasif terhadap kondisi pendemi Covid-19.

Ia mendesak 50 DPRD segera memberikan bantuan dana bagi ribuan penderita covid -19. Ia meminta Pimpinan DPRD dan DPRD membatalkan kunjungan kerja, kegiatan bintek dan kegiatan rapat dengar pendapat yang digelar di hotel-hotel tahun 2020.

"Dananya dialokasikan untuk penanganan Covd-19 dan membantu rakyat miskin, " katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Selasa (7/4).

Baca juga: Warga Diminta Waspada Wilayah Kota Depok Merata Terpapar Covid-19

Di sisi lain,Bernhard meminta PImpinan DPRD dan DPRD tidak boleh menerima tunjangan hari raya (THR) dari pemerintah daerah. 

"THR pimpinan DPRD dan DPRD dialokasikan ke masyarakat yang terdampak korona," tuturnya.

Pun, angaran yang tidak terserap tahun 2019 yang nilainya mencapai rusan miliar tidak ditambahkan ke APBD Perubahan mengingat situasi sulit ini.

Terakhir, Bernhard mengingatkan seluruh DPRD dari pimpinan sampai anggota agar di-rapid test. 

"Ini demi keselamatan dan kesehatan, " pungkasnya. (A-2)