Polri Tegaskan Represi Langkah Terakhir Penegakan PSBB

KEPOLISIAN akan menerapkan langkah represif atau penahanan sebagai langkah terakhir penegakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, penerapan PSBB merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Kepolisian dapat melakukan penindakan dengan menggunakan UU Karantina Kesehatan.

Pada pasal 93 UU Karantina Kesehatan tertulis setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

"Untuk mengawal kebijakan PSBB, Polri sudah tidak memberikan izin keramaian. Fasilitas SIM dan Sasmat semua dibatasi atau ditutup. Kita juga mengawal distribusi sembako dan menindak para penimbun bahan pokok, masker, dan alat kesehatan lainnya," ucap Argo Yuwono saat dihubungi, Kamis (2/4).

Akan tetapi, dia menegaskan, Polri tetap mengedepankan langkah preventif dalam penegakan PSBB. "Kita berharap masyarakat patuh (dengan PSBB) dan memahami adanya pandemi virus korona. Tidak berkerumun dan melakukan jaga jarak sudah membantu memutus rantai virus korona," kata dia.

Kapolri Jenderal Idham Azis sudah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tindakan preventif saat membubarkan kerumunan. Hal itu tertuang dalam maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus korona. (X-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian