Program Rumah DP 0% Terindikasi Korupsi

PROGRAM rumah down payment (DP) Rp0 yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur DKI Anies Baswedan diduga terseret kasus korupsi. Proses pembelian lahan untuk pembangunan rumah tersebut saat ini sedang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri.

Wakil Kepala Badan Pembina BUMD Yoory Pinontoan membenarkan hal tersebut. Namun, Yoory enggan menjelaskan lebih jauh apa saja pertanyaan yang diajukan penyelidik.

“Belum bisa bicara. Tapi sebenarnya tim kita dimintai keterangan, memang ada laporan (yang masuk) beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim. Kita kasih data semuanya. Kita jelaskan,” kata Yoory, Senin (9/3) malam.

Program rumah DP Rp0 merupakan janji kampanye Anies untuk menyediakan fasilitas pembelian rumah vertikal kepada warga DKI berstatus masyarakat berpenghasilan rendah dengan rentang penghasilan Rp4 juta-Rp7 juta.

Down payment akan disubsidi secara penuh oleh Pemprov DKI. Untuk pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan pada Perumda Sarana Jaya.

Sudah ada satu kawasan rumah DP Rp0 yang selesai dibangun yakni di Nuansa Pondok Kelapa atau Kelapa Village. Sementara saat ini Perumda Sarana Jaya juga tengah membangun kawasan lainnya di Cilangkap.

Perumda Sarana Jaya menetapkan PT Totalindo Eka Persada Tbk sebagai mitra pembangunan tersebut.  Menurut Yoory pemeriksaan hanya seputar pengadaan tanah yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya. “Pengadaan tanah ya. Memang sebagian kita mau adakan DP Rp0 di sana. Tapi ada penataan kawasan juga. Bukan hanya DP Rp0,” ujarnya.

Jauh sebelum ada program rumah DP Rp0 tepatnya di 2015, di lahan tersebut Perumda Sarana Jaya memang akan membangun apartemen komersial bernama Pondok Klapa Village.

Warga sudah ada yang mencicil DP bahkan ada yang sudah melunasinya. Namun, setelah ada program DP Rp0, Perumda Sarana Jaya memutuskan mengubah konsep dengan tidak secara penuh membangun hunian komersial apartemen tetapi membagi lahan seluas 3,5 hektare itu.

“Jadi sebagian ada apartemen komersial dan sebagiannya lagi, 780 unit untuk rumah DP Rp0,” terangnya.

Namun, ia tidak menjelaskan detail tentang akad jual beli yang sudah dilakukan dengan warga pada 2015 silam.

Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer menyatakan pihaknya bakal koperatif dalam penyelidikan polisi ini.

“Untuk detailnya kami masih belum tahu karena kan itu memang ranahnya kepolisian seperti apa. Kami cuma diminta keterangan dan kita koperatif,” ucap Keren.

Beda Pendapat

Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan pihaknya segera mengadakan rapat untuk membahas tersebut. “Komisi B akan mengadakan rapat akan hal itu dengan memanggil direktur Sarana Jaya. Kita akan meminta klarifikasi,” kata Gilbert.

Gilbert mengungkapkan di internal Komisi B masi belum menemukan titik terang karena ada anggota DPRD yang pro Gubernur Anies tidak menginginkan rapat tersebut. “Belum ada titik temu pembicaraan antara anggota komisi B fraksi pendukung Anies dengan anggota komisi B lainnya. Di internal Komisi B masih terjadi perbedaan pendapat,” imbuh Gilbert. (Put/Ins/J-1)