Pansus Banjir Rentan Dipolitisasi Jatuhkan Anies Baswedan

PENGAMAT Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai  panitia khusus (pansus) banjir rentan dipolitisasi. Apalagi kalau tidak ada aturan kuat yang mengikat pembentukan pansus banjir oleh DPRD DKI Jakarta.

"Selain rentan dipolitisasi, jika tak sesuai ketentuan pansus banjir bisa saja dituduh untuk menjatuhkan citra Anies Baswedan," kata Ujang kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (4/3).

Meski telah disepakati oleh seluruh Fraksi DPRD, namun Fraksi PKS mengkritik keputusan pembentukan pansus banjir itu. Ujang menganggap wajar sikap Fraksi PKS tersebut. Menurutnya, pasti ada saja pro dan kontra dari masing-masing fraksi.

"Akan ada yang setuju dan menolak. Itu bagian dari dinamika politik yang terjadi di DPRD. Hal wajar jika ada fraksi yang tidak setuju dengan adanya pansus banjir. Karena bisa saja fraksi tersebut merupakan fraksi pendukung Anies," jelas Ujang.

Polemik pembentukan pansus banjir itu muncul ketika Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, mengkritik pembentukan pansus banjir yang cacat hukum. Sebab diputuskan di luar agenda resmi pada rapat Badan Musyawarah (bamus) DPRD DKI pada (24/2) lalu. Dimana, tidak ada agenda menetapkan pembentukan pansus banjir.

Namun, Wakil Ketua DPRD lainnya dari Fraksi PAN Zita Anjani pada (24/2) menyatakan pembentukan pansus sudah kesepakatan seluruh fraksi DPRD. Hal ini lah yang menjadi sorotan karena adanya perbedaan pandangan di level pimpinan DPRD sendiri.

"Bisa saja (penolakan pansus) karena ingin mendukung Anies atau ingin memback up Anies. Agar Anies tak disalahkan secara membabi buta di Pansus," tandas Ujang. (OL-13)