Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta tengah memproses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut dalam satu dua pekan ini mekanisme pertama yang dilalui DPRD adalah membentuk pansus.
Ketua DPRD DKI akan mengirimkan surat kepada setiap ketua fraksi agar mengirimkan sejumlah nama yang diutus menjadi perwakilan fraksi dalam pansus.
"Satu dua minggu ini mungkin pansus akan terbentuk ya. Karena kan setiap fraksi juga butuh waktu untuk memilih siapa yang dijadikan anggota pansus," kata Zita di Jakarta, Kamis (27/2).
Jumlah anggota Pansus termasuk ketua dan sekretaris akan berjumlah 25 orang.
Baca juga: 1.253 PNS DKI Cuti Akibat Banjir
Fraksi PDIP menjadi fraksi yang paling banyak mendapat jatah jumlah anggota pansus yakni enam orang diikuti Fraksi Partai Gerindra sebanyak lima orang dan PKS sebanyak empat orang.
Sementara itu, PSI, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PAN akan mendapat jatah anggota pansus masing-masing dua orang. Lalu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai PKB-PPP akan mendapat jatah masing-masing satu orang dalam pansus.
Jatah ini sesuai dengan perolehan kursi di DPRD DKI.
Zita mengatakan, setelah pansus terbentuk, anggota pansus akan memutuskan tahapan penyelidikan berulangnya banjir di Jakarta sejak 1 Januari lalu yang telah terjadi hingga tujuh kali.
Terakhir banjir terjadi pada Selasa (25/2) dan hingga hari ini masih ada wilayah yang genangannya belum surut.
"Nanti kita tetapkan mekanisme pemeriksaannya seperti apa, bisa saja memanggil jajaran Dinas Sumber Daya Air, juga dinas yang lain yang terkait, juga para ahli," tukasnya.
Ia pun menegaskan hasil akhir pansus memang berupa rekomendasi. Namun, pansus bersifat hukum yang kuat sehingga Pemprov DKI harus menjalankan rekomendasi itu.
"Kita kan mitra ya. Kita memiliki kekuatan hukum, kita punya pressure ke Pemprov DKI. Jadi sebaiknya itu dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan ya kita treatment ke Pemprov DKI nanti juga bisa beda dengan yang sekarang," tegas Zita.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memutuskan membuat pansus guna menyelidiki bencana banjir di Jakarta.
Zita menyebut banjir tidak lagi merendam wilayah yang berdekatan dengan sungai melainkan juga perumahan yang tidak dilalui sungai. Banjir juga muncul hanya disebabkan hujan lokal yang turun selama beberapa jam saja.
Hal itu sudah membuat kehidupan warga Jakarta mengkhawatirkan dan menimbulkan rasa tidak aman. (OL-1)
WARGA Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, masih dihantui banjir hingga Maret 2026, sejak banjir besar yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Masih banyak warga menghadapi kesulitan akibat banjir yang melanda akhir tahun lalu
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kondisi terkini genangan akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu (8/3).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya 18 titik banjir dan satu rumah roboh di sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Peristiwa tersebut menjadi banjir kedua yang melanda wilayah itu sejak awal tahun 2026, dengan ketinggian air mencapai lebih dari empat meter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved