Bus Listrik Mahal, Dishub DKI Minta Pusat Tambah Insentif

DINAS Perhubungan DKI Jakarta berencana mengoperasikan 100 unit bus listrik bertipe besar tahun ini. Namun, terdapat permasalahan pada mahalnya harga unit bus hingga bea masuk. Hal ini membayangi operator yang akan melakukan pengadaan bus.

Kekhawatiran itu pun membuat Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo meminta pemerintah pusat memberikan insentif berupa keringanan bea masuk beserta komponen lainnya.

Adanya keringanan pajak barang mewah yakni PPnBM yang dinolkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2019, menurutnya, tidak cukup membuat harga kendaraan listrik khususnya bus untuk transportasi umum menjadi terjangkau.

"PP itu belum cukup, karena bea masuknya sendiri masih sangat tinggi yakni 40% sampai 50%. Perlu upaya keras dari kita semua untuk dilakukan pengurangan terhadap beberapa komponen pajak yang itu juga menjadi komponen harga investasi," kata Syafrin dalam diskusi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) bertema 'Kebijakan Pentarifan Angkutan Umum dengan Tenaga Listrik' di Jakarta, Senin (3/2).

Baca juga:  Dorong Penggunaan Bus Listrik, TransJakarta ingin Tiru Oslo

Syafrin menjelaskan, dengan keringanan itu akan membuat operator tertarik dan tidak merasa sulit menginvestasikan dana ke kendaraan listrik.

Jika harga pengadaan bus listrik bisa terjangkau, bisa berpengaruh pada penentuan tarif sewa jasa operator yang selama ini dilakukan dengan skema 'buy the service' dan ujungnya akan membuat anggaran subsidi tarif membengkak.

"Karena dalam menghitung tarif kita tidak hanya mempertimbangkan 'ability to pay' dan 'willingness to pay' masyarakat. Tapi juga harus dipertimbangkan kemampuan pembiayaan daerah. Saya harap nantinya harga bus listrik bisa bersaing dengan bus berbahan bakar minyak," ujarnya.(OL-5)