Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni meminta Polda Metro Jaya transparan dalam melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKB Andi Sinjaya Ghalib. Ia juga meminta kepolisian ikut memeriksa Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, pihak yang menuding Andi melakukan pemerasan senilai Rp1 miliar kepada pelapor kasus pertanahan, Budianto.
"Kita menganut Asas presumption of innocent dalam penegakan hukum. Institusi Polri tidak boleh dikacaukan oleh informasi yang masih dipertanyakan validitasnya. Kalau memang pemerasan itu benar, ya diungkap, sebaliknya jika tidak benar dan fitnah harus ditindaklanjuti lewat mekanisme hukum yang berlaku," kata Sahroni, kemarin.
Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan informasi pemeriksaan Andi oleh jajaran Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) PMJ. Namun, pemeriksaan itu bukan karena dugaan pemerasan. "Iya, benar yang bersangkutan diperiksa Propam. Itu untuk mengonfirmasi isu tersebut bukan karena adanya laporan," katanya.
Yusri menegaskan, Andi yang saat ini menjabat Koordinator Tenaga Pendidik Sekolah polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya dimutasi dengan alasan kebutuhan internal. Andi diakuinya memiliki latar belakang yang memadai sebagai tenaga pendidik. "Mutasi Andi semata-mata pertimbangan institusi," tutup Yusri. (Ssr/Tri/J-4)
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved