Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPD DKI Jakarta, Fahira Idris mengaku memberikan dukungan kepada Gubernur Anies Baswedan dengan menyiapkan aksi tandingan melawan massa yang menuntut Anies mundur.
Massa yang dikerahkan membela Gubernur Anies bernama Bang Japar atau kepanjangan dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara.
"Kami memberi dukungan kepada Pemprov dan Gubernur DKI untuk terus fokus kepada penanganan banjir dan terus melanjutkan program-program penanggulangan banjir," tutur Fahira dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (14/1).
Fahira mengklaim pihaknya lebih paham mengenai isu banjir ketimbang massa yang menuntut Anies mundur. Diketahui massa yang meminta Anies mundur diinisiasi oleh politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung dan Abu Janda.
"Jika mau kita sandingkan data-data banjir, dapat terlihat jelas kok sejauh mana program pencegahan yang telah dilakukan Pemprov DKI saat ini dibanding sebelumnya," kata Fahira.
"Patut kita cermati adalah banjir yang melanda Jakarta dan daerah penyangganya tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten karena terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi," lanjutnya.
Selain itu Fahira juga berbicara soal warga yang mengajukan gugatan class action terkait banjir. Menurutnya, gugatan tersebut adalah cara yang paling baik dalam menyampaikan aspirasi.
"Selama persyaratan umum dipenuhi salah satunya dapat diterima oleh kelompok dan mempunyai kepentingan hukum dan dibolehkan oleh UU, adalah cara yang paling baik," tandas Fahira. (OL-4)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengerukan kali akan dilakukan secara terus-menerus sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved