Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah angkat bicara soal gugatan class action yang diajukan Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020. Gugatan itu secara resmi sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1) sore.
Menurutnya, jajaran Gubernur Anies Baswedan sudah bergegas menolong korban banjir.
"Kami dari malam tahun baru kan di situ, saya di situ. Kami dari subuh sudah bekerja secara sistemik. Seluruh organ-organ pemerintah DKI dikerahkan (menangani korban banjir)," ujar Saefullah di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (14/1).
Baca juga: Pemprov DKI Siap Hadapi Gugatan Class Action Korban Banjir
Adapun jumlah kerugian warga yang terdampak banjir diketahui mencapai Rp42,3 miliar dengan 243 orang yang mengajukan gugatan. Saefullah menampik pemerintah provinsi (pemprov) telat merespon penanganan korban banjir.
Juru bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020, Azas Tigor Nainggolan, menilai Gubernur Anies Baswedan lalai menangani banjir di ibu kota.
"Kalau soal keahlian orang dalam hak-hak hukum, itu bukan persoalan kami. Yang jelas kami Pemprov, dipimpin Pak Gubernur (Anies), merespon bencana ini dengan waktu yang sangat singkat," ungkapnya.
"Singkat, cepat, seluruh aktivitas-aktivitas perdagangan, transportasi bisa berfungsi seperti sediakala. Jadi indikatornya itu," tukas Saefullah.(OL-5)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved