Perencanaan Antisipasi Banjir DKI Buruk

FRAKSI Partai NasDem DPRD DKI Jakarta turut mendukung usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki penyebab banjir Jakarta pada awal tahun lalu.

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Nova Harivan Paloh menyebut dalam mengantisipasi banjir, Pemprov DKI dinilai kurang matang dalam perencanaan.

Saat rapat membahas anggaran pengendalian banjir, termasuk soal pembebasan lahan bagi normalisasi kali dan waduk/situ/embung, DPRD DKI sudah menyetujui anggaran sebesar Rp869 miliar dan secara total ada Rp1 triliun anggaran pengendalian banjir 2020.

“Ya saat rapat pembahasan mereka bilangnya siap-siap. Anggaran juga sudah kami berikan cukup banyak. Tapi yang kita lihat ini perencanaannya kurang,” ungkap Nova di Jakarta, Kamis (9/1).

Di samping itu, ia melihat tidak adanya keaktifan dari Pemprov DKI untuk melanjutkan normalisasi maupun membeton sisi-sisi sungai untuk mengurangi limpasan sungai ke permukiman warga. Padahal cukup banyak warga yang mau rumahnya direlokasi atau meminta pembetonan.

“Jadi mereka itu banyak juga kok yang minta seperti di dapil saya di Kampung Melayu sampai ada yang longsor rumahnya. Mereka juga minta untuk diturap. Memang normalisasi atau turap saat ini belum bisa menghilangkan banjir sepenuhnya tetapi minimal bisa mengurangi agar tidak separah 4-5 tahun lalu,” ungkapnya.

Koordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat juga dinilai lemah dalam hal mengantisipasi dampak banjir. “Ini semua harus menjadi pelajaran bahwa koordinasi itu penting. Misalnya normalisasi, Pemprov kan bagian pembebasan lahannya ya harus lebih aktif agar program itu berjalan lancar,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar Basri baco menyebut akan mengusulkan pembentukan pansus untuk menyelidiki penyebab banjir. Sudah ada enam fraksi yang setuju akan rencana ini yakni Golkar, PAN, PSI, Demokrat, NasDem, dan PDIP.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Fraksi Partai Gerindra beda pendapat soal pembentukan panitia khusus (pansus) itu. Fraksi PAN setuju soal pembentukan pansus tersebut, sedangkan Fraksi Gerindra menolak hal itu.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan, dari hasil kunjungan DPRD ke beberapa lokasi banjir, ditemukan adanya pompa yang rusak, PPSU yang minim dalam pembersihan saluran, hingga saluran penuh sampah. Ini yang ingin ditelusuri lebih mendalam oleh DPRD DKI.

Minggu depan, katanya, diagendakan akan melakukan rapat untuk pansus penanganan banjir. Masing-masing fraksi akan mengutarakan usulan mengenai solusi penanganan banjir di Ibu kota.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menilai tidak usah mencari kesalahan dalam bencana banjir tersebut. Pihaknya menolak pembentukan pansus banjir itu.

Class action

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 Diarson Lubis mengatakan pihaknya telah menerima 400 tuntutan dari warga DKI. “Sekarang kami masih memverifikasi data pengaduan warga,” kata Diarson.

Menurutnya, verifikasi itu dilakukan untuk memastikan gugatan itu memenuhi syarat. Setelah verifikasi selesai, pihaknya akan mendaftarkan gugatan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai ganti rugi yang diajukan pun mencapai Rp1 triliun. (Ins/Wan/J-1)