Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
DIRJEN Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk melakukan pendataan dan penggantian dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat bencana banjir secara gratis.
"Langkah kami dari Dukcapil pascabencana adalah pendataan dan penggantian dokumen. Semua gratis. Bisa diurus kolektif lewat RT/RW atau diurus pribadi. Kami lebih senang kolektif lewat RT/RW," kata Zudan dalam pernyataan tertulis, Jumat (3/1).
Pihaknya pun menargetkan penggantian dokumen kependudukan dapat selesai dalam dua minggu bagi daerah yang bencana banjirnya massif. Sementara, dokumen kependudukan bagi daerah yang sedikit bencananya dapat rampung dalam waktu satu minggu.
Baca juga: Restorasi Arsip Korban Banjir, ANRI Pastikan Data Dirahasiakan
Instruksi tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Dukcapil baik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh Indonesia. Langkah Dukcapil tersebut dilakukan seperti kondisi pascabencana sebelumnya, misalnya gempa di NTB, tsunami di Banten dan Lampung, dan lainnya.
"Pascabencana kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang, rusak tersebut dengan gratis. Kami dari pusat akan memberikan pendampingan seperti biasanya. Tolong segera dilakukan mulai hari ini atau setelah banjir surut," tuturnya.
Kemarin (2/1), kata Zudan, pihaknya telah melakukan pendataan dokumen kependudukan di wilayah Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.
"Biasanya yang banyak ganti itu E-KTP, KK, dan akta lahir," tandasnya. (OL-2)
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved