Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk melakukan pendataan dan penggantian dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat bencana banjir secara gratis.
"Langkah kami dari Dukcapil pascabencana adalah pendataan dan penggantian dokumen. Semua gratis. Bisa diurus kolektif lewat RT/RW atau diurus pribadi. Kami lebih senang kolektif lewat RT/RW," kata Zudan dalam pernyataan tertulis, Jumat (3/1).
Pihaknya pun menargetkan penggantian dokumen kependudukan dapat selesai dalam dua minggu bagi daerah yang bencana banjirnya massif. Sementara, dokumen kependudukan bagi daerah yang sedikit bencananya dapat rampung dalam waktu satu minggu.
Baca juga: Restorasi Arsip Korban Banjir, ANRI Pastikan Data Dirahasiakan
Instruksi tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Dukcapil baik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh Indonesia. Langkah Dukcapil tersebut dilakukan seperti kondisi pascabencana sebelumnya, misalnya gempa di NTB, tsunami di Banten dan Lampung, dan lainnya.
"Pascabencana kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang, rusak tersebut dengan gratis. Kami dari pusat akan memberikan pendampingan seperti biasanya. Tolong segera dilakukan mulai hari ini atau setelah banjir surut," tuturnya.
Kemarin (2/1), kata Zudan, pihaknya telah melakukan pendataan dokumen kependudukan di wilayah Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.
"Biasanya yang banyak ganti itu E-KTP, KK, dan akta lahir," tandasnya. (OL-2)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved