Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMERINTAH Kota Bekasi kembali mengubah Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada akhir 2019. Tiga lembaga kedinasan melebur pada lembaga kedinasan lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Karto menjelaskan tiga dinas tersebut adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Perpustakaan Daerah.
“Jadi sekarang tiga dinas itu jadi satu namanya berubah, buat efisiensi aja,” ungkap Karto, Selasa (31/12).
Saat ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Kota Bekasi melebur jadi satu dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda). Namanya, berganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
Baca juga: Pemkot Bekasi belum Punya Agenda Kegiatan Malam Pergantian Tahun
Untuk Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melebur jadi satu menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Sedangkan Dinas Perpustakaan Daerah melebur menjadi satu dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.
“Rencana efisiensi ini sudah bergulir sejak awal tahun, baru pelantikan kemarin, Senin (30/12),” kata Karto.
Adapun, perubahan SOTK tersebut dilakukan karena adanya perubahan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Selain untuk efisiensi anggaran perubahan ini juga dimaksudkan agar kinerja lebih efektif.
“Ada pula kekosongan jabatan, jadi sekalian diisi,” tuturnya.(OL-5)
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah.
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved