Tolak DWP, Massa Minta Anies Jangan Promaksiat

MASSA penolak acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) menyambangi Gedung Balai Kota Jakarta sejak pukul 15.00. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya, meminta Gubernur Anies Baswedan membubarkan acara musik tersebut.

"Kita ketahui bersama bahwa DWP merupakan proyek maksiat terbesar se-Asia. Ini kan bukan dilakukan pertama kali. Setiap tahunya proyek maksiat terbesar ini dilakukan Jakarta. Kami minta pertanggung jawaban Pak Anies untuk membubarkan acara maksiat itu. Pak Anies jangan pro maksiat" kata Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran saat berorasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/12).

Massa yang hadir tidak lebih dari 50 orang. Mereka menuding pengunjung acara DWP difasilitasi minuman keras, lalu ada peredaran narkoba bahkan seks bebas. Mereka menilai acara musik itu merusak moral masyarakat.

"DWP merusak moral warga Jakarta. DWP dihadiri oleh berbagai kalangan muda dari nasional maupun berbagai negara. GPI mendatangi kantor gubernur untuk meminta pertanggung jawaban agar Pak Anies segera menghentikan DWP sebelum kami geruduk ke JIExpo," ucap Rahmat.

Baca juga: Kredit Rumah DP Nol Sulit Didapat, DKI akan Revisi Aturan

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal perhelatan DWP 2019. Prasetyo menuturkan DWP sendiri memberikan keuntungan bagi perekonomian Jakarta.

"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini). Hajatan akhir tahun, termasuk (ada) profit untuk DKI," jelas Prasetyo.

DWP merupakan ajang electronic dance music (EDM) terbesar di Asia Tenggara. Acara tahunan ini selalu menghadirkan disk jockey (DJ) ternama dari seluruh dunia sehingga masuk dalam kalender even akbar dan bergengsi EDM internasional.

Tahun ini, DWP bakal digelar selama tiga hari, 13-15 Desember, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. (OL-8)