Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PEMERINTAH Kota Bekasi berencana mengubah Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Daerah. Hal ini dilakukan dengan usulan pembuatan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut pada 2020.
“Ada salah satu perda yang diajukan pemerintah terkait perubahan badan usaha menjadi perusahaan daerah,” ungkap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin, Selasa (3/12)
Muin mengatakan pada 2020 program legislasi daerah (Prolegda) ditargetkan menghasilkan 11 produk hukum daerah. Tujuh di antaranya adalah usulan dari pemerintah dan empat lainnya adalah dari legislator.
Baca juga: Dimonopoli BUMD, Harga Sewa Jaringan Utilitas Jadi Selangit
Pemerintah mengusulkan salah satunya adalah rancangan perda untuk mengubah BUMD menjadi perusahaan daerah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.
“Agar pihak ketiga bisa ikut berinvestasi,” kata dia.
Namun, lanjut Muin, legislator keberatan apabila PDAM Tirta Patriot diubah menjadi perusahaan daerah. Sebab, air bersih merupakan kebutuhan pokok dasar warga.
Apabila PDAM berubah menjadi perusahaan daerah maka sebagian saham kemungkinan akan dimiliki oleh pihak ketiga. Imbasnya adalah harga air bersih untuk warga akan naik.
“Jadi masih akan kita bahas bersama mana yang harus dijadikan pengecualian,” ungkapnya.(OL-5)
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
PERUSAHAAN yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved