Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyinggung pihak eksekutif khususnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) agar tidak menyembunyikan anggaran. Hal ini terkait pembangunan hotel berbintang di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.
"Kadang-kadang, mohon maaf sekali lagi kepada eksekutif jangan suka ngumpet-ngumpet anggaran gitu loh. Kalau ngumpetin anggaran, kemarin akhirnya juga terlihat. Kita serut anggaran Jakpro jadi Rp2,7 triliun," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).
Anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakpro pun disepakati dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 untuk dipangkas sebanyak Rp400 miliar dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,7 triliun.
Baca juga: Jakpro Setop Pembangunan Wisma TIM
Prasetyo mengatakan dalam rapat badan anggaran, Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto tidak bisa meyakinkan DPRD DKI terkait revitalisasi TIM.
"Dalam rapat banggar kemarin dengan Jakpro, jawabannya dia enggak bisa meyakinkan saya. Nah serutan dari DPRD yang diputuskan objektif lah kemarin," tuturnya.
Pihaknya juga meminta agar Jakpro tidak membangun hotel berbintang atau wisma di TIM. Pasalnya, publik terutama seniman dan budayawan TIM menolak keras pembangunan itu.
"Enggak ada hotel, kita enggak kasih (ke Jakpro). Kami potong Rp400 miliar. Kami kasih ke JakPro untuk masalah TIM (sebesar) Rp200 miliar, tidak ada buat hotel. Revitalisasi yang baik, jangan sampai ada komersilnya karena kiri kanan (TIM) kan sudah banyak hotel ya," pungkasnya.(OL-5)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
BKSDN mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan proses penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved