Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
TAK ingin hanya mengandalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPSY) Bantargebang sebagai solusi mengatasi sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berupaya untuk menciptakan strategi pengelolaan sampah mandiri.
Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah menyebutkan, pihaknya menyiapkan 3 strategi untuk mengolah timbunan sampah milik ibu kota.
"Ada tiga strategi yang kita fokuskan. Strategi itu juga masuk dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD)," ucapnya di Jakarta, Sabtu (9/11).
Ketiga strategi itu ialah pengurangan sampah di sumber, Optimaliasasi TPST Bantargebang, dan Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF).
Saefullah menuturkan, strategi pengurangan sampah di sumber dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menggencarkan gerakan Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtama).
Baca juga : Sampah Menggunung, TPA Cipayung kian Kritis
Inisiasi Samtama itu melalui RW percontohan, pengembangan bank sampah, pengembangan TPS 3R (Recycle Center), serta kampanye dan menyusun regulasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
Gerakan tersebut sementara ini difokuskan di 22 RW sebagai contoh bagi 2.927 RW lainnya di Ibukota.
"Gerakan Samtama ini baru ada di 22 RW yang menjadi contoh. Tapi lambat laun pasti bertambah. Masyarakat akan makin sadar untuk mengurangi sampah," jelas Saefullah.
Untuk pembangunan ITF, DPRD DKI sudah menyepakati usulan anggaran pengkajian pembangunan pusat pengolahan sampah intermediate treatment facility (ITF) sebesar Rp6 miliar.
Rencana pembangunan yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup DKI itu berada di tiga lokasi, yaitu di wilayah Cilincing, Jakarta Utara; Rawa Buaya, Jakarta Barat; dan wilayah Jakarta Selatan. (OL-7)
Pemerintah menyatakan akan membersihkan dan menata bangunan kumuh di sekitar TPA Sarimukti.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Program Adipura tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan modern, adil, dan berkelanjutan.
RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Asep mengatakan selama ini sampah dari kawasan PIK masih dibuang ke TPST Bantargebang. Di sisi lain, Asep menyinggung soal kondisi Bantargebang yang sudah penuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved