Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik berang lantaran Waduk Pondok Ranggon, Jakarta Timur tidak dimasukan dalam usulan anggaran untuk naturalisasi waduk pada 2020 oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Menurutnya, waduk yang terletak di depan rumahnya itu tidak pernah diperbaiki selama kurang lebih empat tahun.
"Pak Kadis, kenapa enggak cantumin waduk Pondok Ranggon itu, argumenya apa pak? Empat tahun itu mangkrak. Masa dikeruk terus, jadi kobangan itu. Saya tahu karena itu depan rumah saya," kata Taufik kepada Kepala Dinas SDA DKI, Juaini dalam rapat kerja Komisi D membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Unggah Dokumen KUA PPAS 2020
Salah satu perwakilan Dinas SDA DKI menjawab bahwa khusus untuk Waduk Pondok Ranggon, pihaknya kesulitan mengakses ke lokasi tersebut untuk dilakukan perbaikan waduk
Taufik pun merespon dengan mengatakan, " Itu salah siapa pak? Salah siapa emang, Anda kan yang bikin wasuk seperti empang sih. Masa di sekitar waduk enggak ada jalan. Saya kira ini perencanaanya saja enggak beres" ujar politisi Partai Gerindra ini.
Taufik berkukuh agar tahun depan Dinas SDA DKI harus menaturalisasi waduk yang memiliki luas 8,4 hektare itu. Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas SDA DKI, Juaini Yusuf mengungkapkan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp288 miliar untuk meneruskan program naturalisasi di tiga waduk dan dua sungai. Sungai yang akan dinaturalisasi ialah Kanal Banjir Barat, di sekitar Dukuh Atas, dan Kali Ciliwung Lama di tepi Jalan Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara.
Lalu waduk yang dinaturalisasi adalah Waduk Kampung Rambutan, Waduk Sunter Selatan sisi timur, dan Waduk Cimanggis.
Namun, Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah meminta jajaran SDA DKI untuk memasukan kajian naturalisasi untuk Waduk Pondok Ranggon sebagai RAPBD 2020.
"Dengan adanya usulan dari Koordinator (M Taufik), harapanya ini bisa menjadi prioritas di tahun depan. Usulan anggaran ini bisa diubah kan," ujar Ida. (OL-8)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved