Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik berang lantaran Waduk Pondok Ranggon, Jakarta Timur tidak dimasukan dalam usulan anggaran untuk naturalisasi waduk pada 2020 oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Menurutnya, waduk yang terletak di depan rumahnya itu tidak pernah diperbaiki selama kurang lebih empat tahun.
"Pak Kadis, kenapa enggak cantumin waduk Pondok Ranggon itu, argumenya apa pak? Empat tahun itu mangkrak. Masa dikeruk terus, jadi kobangan itu. Saya tahu karena itu depan rumah saya," kata Taufik kepada Kepala Dinas SDA DKI, Juaini dalam rapat kerja Komisi D membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Unggah Dokumen KUA PPAS 2020
Salah satu perwakilan Dinas SDA DKI menjawab bahwa khusus untuk Waduk Pondok Ranggon, pihaknya kesulitan mengakses ke lokasi tersebut untuk dilakukan perbaikan waduk
Taufik pun merespon dengan mengatakan, " Itu salah siapa pak? Salah siapa emang, Anda kan yang bikin wasuk seperti empang sih. Masa di sekitar waduk enggak ada jalan. Saya kira ini perencanaanya saja enggak beres" ujar politisi Partai Gerindra ini.
Taufik berkukuh agar tahun depan Dinas SDA DKI harus menaturalisasi waduk yang memiliki luas 8,4 hektare itu. Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas SDA DKI, Juaini Yusuf mengungkapkan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp288 miliar untuk meneruskan program naturalisasi di tiga waduk dan dua sungai. Sungai yang akan dinaturalisasi ialah Kanal Banjir Barat, di sekitar Dukuh Atas, dan Kali Ciliwung Lama di tepi Jalan Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara.
Lalu waduk yang dinaturalisasi adalah Waduk Kampung Rambutan, Waduk Sunter Selatan sisi timur, dan Waduk Cimanggis.
Namun, Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah meminta jajaran SDA DKI untuk memasukan kajian naturalisasi untuk Waduk Pondok Ranggon sebagai RAPBD 2020.
"Dengan adanya usulan dari Koordinator (M Taufik), harapanya ini bisa menjadi prioritas di tahun depan. Usulan anggaran ini bisa diubah kan," ujar Ida. (OL-8)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Musrenban) untuk APBD 2025 Kota Bogor, tingkat Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, digelar di Gedung Kelurahan Bondongan, Senin (4/12).
Seorang caleg menutup jalan secara permanen setelah gagal melaju ke DPRD pada Pemilu 2024.
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved