Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
WAKIL Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik berang lantaran Waduk Pondok Ranggon, Jakarta Timur tidak dimasukan dalam usulan anggaran untuk naturalisasi waduk pada 2020 oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Menurutnya, waduk yang terletak di depan rumahnya itu tidak pernah diperbaiki selama kurang lebih empat tahun.
"Pak Kadis, kenapa enggak cantumin waduk Pondok Ranggon itu, argumenya apa pak? Empat tahun itu mangkrak. Masa dikeruk terus, jadi kobangan itu. Saya tahu karena itu depan rumah saya," kata Taufik kepada Kepala Dinas SDA DKI, Juaini dalam rapat kerja Komisi D membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Unggah Dokumen KUA PPAS 2020
Salah satu perwakilan Dinas SDA DKI menjawab bahwa khusus untuk Waduk Pondok Ranggon, pihaknya kesulitan mengakses ke lokasi tersebut untuk dilakukan perbaikan waduk
Taufik pun merespon dengan mengatakan, " Itu salah siapa pak? Salah siapa emang, Anda kan yang bikin wasuk seperti empang sih. Masa di sekitar waduk enggak ada jalan. Saya kira ini perencanaanya saja enggak beres" ujar politisi Partai Gerindra ini.
Taufik berkukuh agar tahun depan Dinas SDA DKI harus menaturalisasi waduk yang memiliki luas 8,4 hektare itu. Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas SDA DKI, Juaini Yusuf mengungkapkan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp288 miliar untuk meneruskan program naturalisasi di tiga waduk dan dua sungai. Sungai yang akan dinaturalisasi ialah Kanal Banjir Barat, di sekitar Dukuh Atas, dan Kali Ciliwung Lama di tepi Jalan Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara.
Lalu waduk yang dinaturalisasi adalah Waduk Kampung Rambutan, Waduk Sunter Selatan sisi timur, dan Waduk Cimanggis.
Namun, Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah meminta jajaran SDA DKI untuk memasukan kajian naturalisasi untuk Waduk Pondok Ranggon sebagai RAPBD 2020.
"Dengan adanya usulan dari Koordinator (M Taufik), harapanya ini bisa menjadi prioritas di tahun depan. Usulan anggaran ini bisa diubah kan," ujar Ida. (OL-8)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved