Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik berang lantaran Waduk Pondok Ranggon, Jakarta Timur tidak dimasukan dalam usulan anggaran untuk naturalisasi waduk pada 2020 oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Menurutnya, waduk yang terletak di depan rumahnya itu tidak pernah diperbaiki selama kurang lebih empat tahun.
"Pak Kadis, kenapa enggak cantumin waduk Pondok Ranggon itu, argumenya apa pak? Empat tahun itu mangkrak. Masa dikeruk terus, jadi kobangan itu. Saya tahu karena itu depan rumah saya," kata Taufik kepada Kepala Dinas SDA DKI, Juaini dalam rapat kerja Komisi D membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Unggah Dokumen KUA PPAS 2020
Salah satu perwakilan Dinas SDA DKI menjawab bahwa khusus untuk Waduk Pondok Ranggon, pihaknya kesulitan mengakses ke lokasi tersebut untuk dilakukan perbaikan waduk
Taufik pun merespon dengan mengatakan, " Itu salah siapa pak? Salah siapa emang, Anda kan yang bikin wasuk seperti empang sih. Masa di sekitar waduk enggak ada jalan. Saya kira ini perencanaanya saja enggak beres" ujar politisi Partai Gerindra ini.
Taufik berkukuh agar tahun depan Dinas SDA DKI harus menaturalisasi waduk yang memiliki luas 8,4 hektare itu. Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas SDA DKI, Juaini Yusuf mengungkapkan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp288 miliar untuk meneruskan program naturalisasi di tiga waduk dan dua sungai. Sungai yang akan dinaturalisasi ialah Kanal Banjir Barat, di sekitar Dukuh Atas, dan Kali Ciliwung Lama di tepi Jalan Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara.
Lalu waduk yang dinaturalisasi adalah Waduk Kampung Rambutan, Waduk Sunter Selatan sisi timur, dan Waduk Cimanggis.
Namun, Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah meminta jajaran SDA DKI untuk memasukan kajian naturalisasi untuk Waduk Pondok Ranggon sebagai RAPBD 2020.
"Dengan adanya usulan dari Koordinator (M Taufik), harapanya ini bisa menjadi prioritas di tahun depan. Usulan anggaran ini bisa diubah kan," ujar Ida. (OL-8)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved