Pembahasan Anggaran Jalan Terus

GUBERNUR DKI Jakarta Anies­ Baswedan memastikan proses­ pembahasan anggaran DKI untuk 2020 tidak akan terganggu oleh mundurnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI, Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Edy Junaedi.

Kini pihaknya membentuk tim ad hoc yang diketuai oleh Sekda DKI Saedullah untuk mengawasi kinerja jajarannya dan siap menjatuhkan sanksi. Tim itu dibentuk berdasar Keputusan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 terkait pengawasan kepada ASN yang melakukan pelanggaran.

Anies mengatakan ke depan tidak boleh ada pegawai yang sembarangan meng­input data.

“Mereka akan disanksi jika ditemukan salah. Sanksi sesuai yang dilanggar. Itu manusianya, tetapi sistemnya tidak bisa begitu saja, harus di-upgrade selama setahun ini,” jelas Anies di Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Menurut A­nies, sistem ­e-budgeting saat ini mengedepankan prinsip transparansi, akun­tabilitas, dan smart system. Pihaknya lalu akan meningkatkan kemampuan sistem e-budgeting tersebut.

Anies menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Suharti, sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda, sedangkan Plt Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum ditentukan.

Mahendra akan kembali menjadi Widyaiswara, sedangkan Edy menjadi staf anjungan Taman Mini Indonesia Indah.

Terkait anggaran

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Dae­rah, Robert Endi Jaweng, menyebut mundurnya kedua pejabat Pemprov DKI terkait masalah usulan anggaran.

“Ini bentuk pertanggungjawaban Gubernur yang baik. Anies harus mengambil kesempatan ini untuk menata sistem,” ungkap Robert.

Dengan adanya kasus salah input usulan anggaran, Ro­bert berharap tidak ada lagi usulan anggaran untuk prog­ram atau pembelian barang siluman. (Ins/Ssr/X-11)