Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PERHELATAN balap mobil Formula E menjadi salah satu perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dalam program pengamanannya selama 2020.
Untuk itu, Kepala Satpol PP DKI Arifin menyebutkan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKi Jakarta 2020. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI yang membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Selain pengamanan Formula E, dana sebesar itu menurut Arifin juga akan digunakan untuk penyelenggaraan sidang yustisi pelanggaran Perda atau Perkada dan peningkatan fungsi sekretariat PPNS.
"Rinciannya, Belanja Langsung (BL) sebesar Rp313 miliar dan Belanja Tidak Langsung (BTL) senilai Rp 845 miliar," kata Arifin di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11).
Baca juga : Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra juga Mengundurkan Diri
Lebih lanjut, Arifin menuturkan dalam usulan ini ada empat kegiatan yang digabung di kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Pengamanan. Yakni, rangkaian pengamanan HUT Kota Jakarta dan malam Tahun Baru, pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional, dan Pelaksanan Piket Posko Operator.
"Hal ini dilakukan untuk efektivitas nomenklatur kegiatan. Lalu ada juga kegiatan yang dinolkan yakni, peningkatan Kapasitas Korps Satpol PP dan pembinaan mitra Satpol PP," kata Arifin.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta petugas Satpol PP harus mengedepankan bentuk persuasif kepada masyarakat kecil.
"Satpol PP harus rapi senyum, tapi ketika menghadapi sesuatu yang memang diperlukan mereka siap. Jangan lemah lembut di depan pengusaha hiburan pelanggar Perda, tapi tampak garang di depan masyarakat kelas bawah," tandas Mujiyono. (OL-7)
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved