Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
POLITISI Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan akan menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Sebelumnya terdapat anggaran Lem Aibon senilai Rp82 miliar dan pulpen berjenis drawing pen senilai Rp124 miliar yang saat ini sedang disesuaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mata anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Timur.
Baca juga: DPRD DKI Kecam Kenaikan Anggaran TGUPP
Taufik menegaskan DPRD masih punya banyak waktu untuk menyisir anggaran secara detail karena pengesahan APBD 2020 ditargetkan pada akhir November mendatang.
"Sudah pasti dicoret. Kan kita sisir. Sekarang disisir. Sempat, keburu, ini sisir satu-satu. Sudah, kalau anggaran itu pasti dicoret, mau ngapain sekolah beli lem. Buat apa coba, buat ngelem?" tegas Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10).
Menurutnya perencaaan anggaran ini tidak terlalu buruk. Sebab, munculnya anggaran-anggaran tidak wajar selalu terjadi tiap tahun. Namun, hanya sedikit yang terekspos ke media. Ia pun menjamin akan menyisir anggaran dengan detail.
"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir. Cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan. Kan bisa dilihat itu di dalam pembahasan," tuturnya.
Dengan membahas anggaran dari KUAPPAS hingga berbentuk Rancangan APBD menurutnya ada pengawasan berlapis yang dilakukan.
"Kan ada dua tahapan. Sekarang aja lagi disisir peritem. Ini kan KUA-PPAS, begitu ada MoU, maka ada pembahasan APBD. Jadi ada dua tahap. Pembahasan APBD turunan dari KUA-PPAS, disisir lagi di komisi," ungkapnya. (Put/A-3)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved