Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi E DPRD DKI Iman Satria meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan DKI untuk memprioritaskan anggaran yang benar-benar diperlukan warga. Ia mengaku masih banyak menerima keluhan soal pelayanan rumah sakit dan puskesmas di Jakarta yang kurang baik.
"Saya tahu pasti banyak anggaran keinginan yang dibuat. Kita berikan anggaran yang dibutuhkan saja, sehingga program prioritas terwujud. Jangan sampai ada kejadian, saat warga dibawa ke rumah sakit hal pertama yang ditanyakan apakah kartu BPJS masih aktif atau tidak. Mereka enggak peduli pasienya masih hidup atau enggak," kata Iman dalam rapat kerja Komisi E di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (30/10).
Baca juga: DPRD DKI Jamin APBD 2020 Disahkan November
Ia menyayangkan kurangnya pelayanan di rumah sakit. Selain itu Iman mengatakan saat ini ambulans juga kurang sigap datang menjemput pasien.
"Soal lain misalnya ambulans. Saya sampai tergugah memberikan 8 ambulan secara pribadi di tiap kecamatan. Harapan saya, mudah-mudahan ke depan setiap rumah sakit dan puskesmas menjadi lebih baik," kata Iman.
Senada, Sekretaris Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak mengungkit bahwa pelayanan kesehatan pada zaman gubernur sebelumnya, yaitu Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih bagus ketimbang saat ini. Ia meminta kepada Dinas Kesehatan DKI agar mengubah cara pelayanan kesehatan yang responsif dan berkualitas.
Ia juga mencontohkan salah satu rumah sakit di Jakarta Utara yang masih rendah akreditasinya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi mulailah kita angkat wajah pelayanan rumah sakit menjadi lebih bagus lagi. Mohon maaf ini pelayanan sekarang jadi kurang bagus. Pak Jokowi itu kan terkenal Kartu Jakarta Sehat yang bagus. Lalu sampai kapan rumah sakit seperti itu? Rasio antara dokter, perawat, dan pasien enggak seimbang," kata Iman. (Ins/A-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved