Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menegaskan tidak pernah membuka akses perencanaan anggaran 2020 atau Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara 2020.
"Saya tidak pernah membuka akses itu," tegasnya kepada Media Indonesia, Rabu (30/10).
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
"Saya belum buka karena kan memang kita masih bahas. Setelah ini diketok baru kami akan bahas," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang bisa membuka KUAPPAS 2020 dan memeriksa rancangan anggaran, Mahendra menjawab diplomatis.
"Ya tanyakan saja kepada dia bisa bukanya dari mana. Karena saya tidak membukanya," ungkap Mahendra.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengeluhkan penutupan akses pada KUAPPAS 2020 di situs APBD DKI setelah sebelumnya bisa diakses.
William sebelumnya menemukan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp127 miliar dan lem aibon hingga Rp82 miliar. Setelah terendus media, akses terhadap KUAPPAS 2020 pagi tadi pun ditutup.
Sebelumnya Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi, Selasa (29/10) malam mengatakan kemungkinan ada pihak yang salah memasukkan data. "Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," tegasnya.(A-2)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved