APBD DKI 2020 Turun Rp6,5 Triliun

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan revisi kebijakan umum APBD dan plafon prioritas APBD 2020. Semula sebesar Rp95,9 triliun kemudian menjadi Rp89,44 triliun.

Pengajuan revisi dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang berlangsung kemarin di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaefullah mengatakan penurunan rancangan anggaran itu antara lain disebabkan dua hal. Pertama, pencairan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun tertunda. Kedua, prediksi tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak.

"APBN defisit Rp191,1 triliun. Dampaknya ialah penurunan penerimaan daerah Provinsi DKI dari pos dana perimbang-an sebesar Rp6,39 triliun. Akibatnya, Pemprov DKI harus bersiasat mengefisienkan pos-pos anggaran yang telah direncanakan untuk 2020," kata Syaefullah di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Anggaran belanja daerah yang direncanakan turut dikurangi ialah belanja tidak langsung dari Rp37,35 triliun menjadi Rp36,26 triliun dan belanja langsung dari Rp46,84 triliun menjadi Rp44,03 triliun. Jadi, total anggaran belanja daerah turun dari Rp84,2 triliun menjadi Rp80,36 triliun.

Penurunan juga terjadi di pos pembiayaan pengeluaran dari Rp11,79 triliun ke Rp9,07 triliun. Salah satu pos pembiayaan pengeluaran yang turun ialah pos penyertaan modal pemerintah untuk PAM Jaya dari semula Rp3,39 triliun menjadi Rp1,77 triliun.

Dari sisi pendapatan, di sektor pendapatan asli daerah (PAD) menurun dari Rp57,7 triliun ke Rp56,7 triliun. Pendapatan lain-lain yang disahkan turun dari Rp3,6 triliun menjadi Rp3,5 triliun.

Yang lainnya ialah pembiayaan penerimaan turun dari Rp8,7 triliun ke Rp3,34 triliun. Penurunan terjadi di pos sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) dari Rp8,5 triliun menjadi Rp3,08 triliun.

"Setelah diskusi, cermati dana bagi hasil yang tidak masuk dan ada penurunan SiLPA, maka perhitungan kami dari eksekutif sampai kemarin sore kita rencanakan untuk Rp89,4 triliun," jelas Syaefullah.

Anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Vianni Limardi menyoroti anggaran dana hibah Pemprov DKI yang terus meningkat tiap tahun. Pada 2017 dana hibah Pemprov DKI mencapai Rp1,8 triliun, sementara di 2018 mencapai Rp2,7 triliun. Angka pos itu kembali meningkat di tahun ini yang mencapai Rp2,8 triliun.

"Hibah itu tidak wajib. Apakah kita harus memberikan hibah yang cukup besar, sementara kita juga masih membutuhkan untuk pos yang lebih penting," kata Vianni di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi Partai Golkar, Dimaz Aditya Soesatyo, berpendapat Pemprov DKI harus mengutamakan belanja subsidi ketimbang untuk dana hibah. "Karena subsidi betul-betul untuk kebutuhan masyarakat, sementara untuk dana hibah kan enggak semuanya."

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan bahwa dana hibah digunakan untuk kebutuhan berbagai instansi yang selama ini telah membantu DKI, yaitu TNI, madrasah, dan guru.

"Jadi, besarnya di sana. Termasuk dana hibah untuk bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah negeri dan swasta. Besarnya dana hibah untuk kembali ke masyarakat," papar Edi. (J-2)