Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Wakil Gubernur DKI Jakarta harus menunggu pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih) usai AKD (Alat Kelengkapan DPRD DKI) diumumkan dalam sidang paripurna. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi.
"AKD baru diumumkan tadi. Baru ketua-ketuanya saja. Wagub berarti menunggu dibentuknya Panlih. Setelah itu baru berjalan prosesnya," ujar Suhaimi di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (21/10).
Saat ini hanya ada dua nama yang secara nondefinitif terpilih menjadi cawagub, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu yang sudah disodorkan oleh PKS kepada DPRD DKI Jakarta periode sebelumnya.
Namun diketahui, Ahmad Syaikhu menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Suhaimi pun mengatakan Syaikhu harus mundur dari DPR Setelah ada Panlih.
Baca juga : Soal Pengisian Wagub DKI, Sandiaga: Keputusan Ada di PKS
"Enggak (perlu cuti). Kalau dicalonkan di sini (wagub), di sana (DPR) harus memgundurkan diri. Itu persyarakatan awalnya begitu," kata Suhaimi.
Ia kemudian mengatakan bahwa saat ini Syaikhu belum menjadi cawagub yang definitif. Untuk panlih, kata Suhaimi, akan dilaksanakan setelah rapat pimpinan gabungan (rapimgab).
"Sekarang kan belum calon definitif. Artinya kalau definitif itu ketika sudah diverifikasi. Maka kemudian diminta untuk memilih yang mana, sana (DPR) atau sini (wagub). Tapi tunggu Panlih dulu. Kalau sudah definitif, mungkin sebelum ke panlih (Syaikhu) akan ditanya (pilih mana)," tandas Suhaimi. (OL-7)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved