Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI sementara, Syarif mengungkapkan alasan belum diunggahnya dokumen anggaran ke website apbd.jakarta.go.id.
Menurutnya, dokumen anggaran seperti Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 belum dibahas secara sah oleh DPRD.
"Kalau mengikui (keterangan) Bappeda, itu tidak punya dasar hukum untuk upload KUA PPAS karena belum dibahas di DPRD," ungkap Syarif saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Rabu (9/10).
Baca juga: DPRD DKI Minta Eksekutif Jangan Alergi Pokok Pikiran
Permasalahan belum diunggahnya dokumen KUA PPAS itu datang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyayangkan sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang belum membuka dokumen usulan anggaran tersebut ke publik.
Menurut Syarif, dokumen tersebut akan diunggah jika sudah dibahas dan disahkan DPRD dan Pemprov DKI. Setelah itu dibawa ke Badan Anggaran dan dibahas perkomisi terkait usulan anggaran yang mencapai Rp95,6 triliun.
Setelah disetujui, anggaran kegiatan itu akan dibahas lebih detail dalam rapat komisi dan rapat gabungan pimpinan. Setelah disetujui dalam sidang paripurna baru akan dikirim ke Kementrian Dalam Negeri untuk dikoreksi.
"Kalau mengikuti Bappeda, setelah MoU KUA PPAS ditandatangani baru bisa diuplod," tandas Syarif.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik di website apbd.jakarta.go.id.
Menurut William, dengan menutupi proses penyusunan dan pembahasan anggaran itu sebagai kemunduran yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
“Ini sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran diupload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang diupload. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata William dalam keterangan resminya. (Ins/A-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved