Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa terkait posisi calon wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Syaikhu yang juga menjadi anggota DPR RI.
Syarif mengatakan keputusan tentang cawagub sepenuhnya berada di tangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena Partai Gerindra telah menyerahkan jatah kursi wagub DKI kepada PKS.
"Ya kita dalam posisi tidak bisa apa-apa sih. Sekarang keputusannya ada di PKS," kata Syarif saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (6/10).
Menurutnya, Gerindra harus lepas tangan karena secara etika politik sudah menandatangani surat pengajuan dua nama cawagub yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto kepada gubernur DKI.
"Pada saat itu tugas kita sudah selesai. Sekarang tinggal PKS, maunya bagaimana. Apakah Pak Syaikhu harus mundur atau tidak dari cawagub. Itu semua ada di PKS," tegasnya.
Baca juga: Jadi Anggota DPR, Syaikhu Tetap Diusung PKS Isi Cawagub DKI
Syarif mengatakan khawatir akan dinilai mengintervensi internal PKS jika mendesak soal kepastian posisi Syaikhu pada proses cawagub.
"Nanti malah kita ditanya mau ngapain kok dorong-dorong. Kan sudah dikasih ke PKS," kata Wakil Ketua sementara DPRD DKI itu.
Sebelumnya diketahui, PKS dan Partai Gerindra telah mengajukan dua nama cawagub yang keduanya berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Mereka akan bertarung pada proses pemilihan wagub di DPRD DKI untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam.
Namun, polemik timbul saat Syaikhu kemudian dilantik menjadi anggota DPR RI dan enggan mundur dari status cawagub. Hingga kini, PKS pun belum menentukan sikap atas hal itu.(OL-5)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved