Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
ANGGOTA Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa terkait posisi calon wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Syaikhu yang juga menjadi anggota DPR RI.
Syarif mengatakan keputusan tentang cawagub sepenuhnya berada di tangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena Partai Gerindra telah menyerahkan jatah kursi wagub DKI kepada PKS.
"Ya kita dalam posisi tidak bisa apa-apa sih. Sekarang keputusannya ada di PKS," kata Syarif saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (6/10).
Menurutnya, Gerindra harus lepas tangan karena secara etika politik sudah menandatangani surat pengajuan dua nama cawagub yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto kepada gubernur DKI.
"Pada saat itu tugas kita sudah selesai. Sekarang tinggal PKS, maunya bagaimana. Apakah Pak Syaikhu harus mundur atau tidak dari cawagub. Itu semua ada di PKS," tegasnya.
Baca juga: Jadi Anggota DPR, Syaikhu Tetap Diusung PKS Isi Cawagub DKI
Syarif mengatakan khawatir akan dinilai mengintervensi internal PKS jika mendesak soal kepastian posisi Syaikhu pada proses cawagub.
"Nanti malah kita ditanya mau ngapain kok dorong-dorong. Kan sudah dikasih ke PKS," kata Wakil Ketua sementara DPRD DKI itu.
Sebelumnya diketahui, PKS dan Partai Gerindra telah mengajukan dua nama cawagub yang keduanya berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Mereka akan bertarung pada proses pemilihan wagub di DPRD DKI untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam.
Namun, polemik timbul saat Syaikhu kemudian dilantik menjadi anggota DPR RI dan enggan mundur dari status cawagub. Hingga kini, PKS pun belum menentukan sikap atas hal itu.(OL-5)
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved