Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah menegaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus menetapkan sikap terkait pencalonan mantan wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sebab, saat ini Syaikhu telah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 yang baru saja dilantik pada 1 Oktober silam.
Ia harap PKS bisa menegaskan posisi Syaikhu untuk memilih antara meneruskan proses pemilihan wagub dan mundur dari kursi DPR atau sebaliknya.
"Kalau dari saya ingin PKS bisa tegas terhadap Pak Syaikhu. Segera tetapkan beliau harus mundur dari DPR atau mundur dari cawagub. Supaya ketika nanti ketika pimpinan DPRD sudah ada bisa segera dilakukan pemilihan," ungkap Ima ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).
Baca juga : PDIP: Cawagub Harus Berani Buat Terobosan Kebijakan
Ima menyebut wagub harus segera terpilih untuk membantu gubernur memantau jalannya pembahasan rancangan APBD 2020 yang akan segera berproses. Terlebih eksekutif beserta legislatif sama-sama hanya memiliki waktu tiga bulan untuk membahas dan mengesahkan APBD.
"Ya pembahasan APBD sangat penting. Karena itu kami berharap supaya akhie bulan ini kalau bisa wagub sudah bisa terpilih. Kami sendiri sudah membagi tim di fraksi yang akan khusus menangani anggaran. Sebaiknya dari eksekutif pun pimpinannya demikian," tegas Ima.
Sebelumnya terdapat dua cawagub DKI yang berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Kedua cawagub ini berkompetisi untuk dipilih DPRD DKI menjadi wagub sesuai UU No 10/2016 tentang Pilkada.
Namun, polemik justru hadir manakala Syaikhu hingga saat ini belum menentukan sikap untuk memilih antara melanjutkan proses cawagub atau
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved