Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga Uno di sisa periode 2017-2021 harus mampu memahami permaslahan di Jakrata.
Politikus PDIP di DPRD DKi Jakarta Prasetyo edi Marsudi menegaskan, tidak hanya sekadar diperlukan orang yang berpengalaman, tetapi sosok cawagub harus berani membuat terobosan-terobosan untuk menangani masalah-masalah di Jakarta.
"Masalah Jakarta kan masalahnya 'complicated' sekali. Sekarang kita melihat ada beberapa tempat yang sudah baik, lalu ada masalah baru. Jadi pemimpin itu jangan hanya 'safety' saja, tapi berani melakukan terobosan-terobosan," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Ia mencontohkan masalah kemacetan yang belum terselesaikan hingga kini. Juga masih ada masalah permukiman padat dan kumuh yang masih banyak tersebar di Jakarta.
"Karena kota ini metropolitan yang kita harus tegaskan kota ini jadi layak. Ya harus berani," tegas Prasetyo yang diajukan menjadi ketua DPRD DKI itu.
Baca juga : PKS Tunggu Sikap Syaikhu Terkait Cawagub Jakarta
Prasestyo pun berjanji pihaknya akan menjadikan proses pemilihan wagub sebagai prioritas kerja setelah nantinya dilantik menjadi ketua DPRD DKI.
Namun, pihaknya tetap menyerahkan kesepakatan pencalonan wagub kepada dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS.
Sebab, saat ini salah satu cawagub yakni Ahmad Syaikhu juga terpilih sebagai anggota DPR RI 2019-2024. PKS pun harus memperjelas posisi Syaikhu untuk tetap menjadi cawagub atau mundur dari cawagub dan tetap di DPR RI.
"Saya kan tergantung mereka, mereka maunya gimana. Ya memang semua tanggung jawab ada di DPRD kan. Ya lihat saja," ungkapnya.
Sebelumnya, sudah ada dua nama cawagub DKI yang berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Mereka lolos dari tes kepatutan dan kelayakan yang dilakukan PKS dan Partai Gerindra pada Februari lalu untuk berkompetisi meraih suara terbanyak dalam pemilihan wagub di DPRD DKI Jakarta sesuai UU No 10/2016 tentang Pilkada.
Namun kemudian, timbul polemik karena Syaikhu yang telah dilantik menjadi anggota DPR RI belum mengundurkan diri dari proses cawagub.(OL-7)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved