PSI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran TGUPP

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mengkritisi usulan kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan peningkatan anggaran TGUPP sangat siginifikan dan tidak berbanding lurus dengan hasil kerjanya.

Anggaran ini didasarkan pada banyaknya target dokumen rekomendasi yang dihasilkan dari tiap bidang TGUPP yakni sebanyak 40 dokumen dengan anggaran Rp500 juta perdokumen.

"Peningkatannya sangat tajam. Kalau nggak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar sekitar Rp500 juta per dokumen," ungkapnya ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).

William menyebut hingga saat ini dirinya belum melihat adanya urgensi untuk menaikkan anggaran TGUPP. Hal itu didasarkan pada hasil kinerja TGUPP yang belum terlihat pada peningkatan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur.

"Menurut saya, TGUPP itu tidak perlu. Nyatanya TGUPP itu tidak mencerminkan. Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu nggak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosi anggaran," tegas anggota DPRD DKI termuda itu.

Baca juga: Anggaran TGUPP Diusulkan Naik Hingga Rp7,5 Miliar

William menyayangkan dalam pengusulan kenaikan anggaran TGUPP, eksekutif terlihat tidak bijak. Apalagi DPRD DKI tidak dapat secara langsung mengawasi anggaran tersebut.

"Nah, itu juga yang kita jadikan perhatian. Karena kami di komisi A pun, walaupun itu anggaran dari Bappeda tapi kami tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung ke TGUPP. Makanya, dilemanya di sini. Sudah anggaran besar, hasil tidak ada, kita tidak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tuturnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan anggaran TGUPP dari tahun ini sebesar Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar untuk tahun depan. Pengusulan itu dilakukan dalam pengajuan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengungkapkan anggaran sementara yang dipastikan diusulkan untuk TGUPP adalah Rp21 miliar. Nilai Rp26,5 miliar yang diusulkan melalui KUAPPAS 2020 merupakan angka yang diharapkan disediakan untuk mengantisipasi adanya penambahan anggota TGUPP.

Ia pun meminta agar anggaran ini tidak dipermasalahkan karena masih panjang proses yang harus dilalui untuk anggaran ini bisa disetujui yakni ada pembahasan di DPRD DKI serta masih ada proses pengkoreksian di Kementerian Dalam Negeri.

"Data ini kan masih pembahasan. Jadi masih sangat dimungkinkan untuk bergerak," ungkapnya.(OL-5)