Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI sudah dilantik jadi anggota DPR periode 2019-2024, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengaku tetap mengincar kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Ia pun berkeras untuk tetap melanjutkan keikutsertaannya dalam proses pemilihan cawagub DPRD DKI.
“Sebetulnya semangatnya tinggal dari DPRD saja. Calonnya sudah diajukan sama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua nama yang dimasukkan, yakni Pak Agung dan saya, sampai sekarang belum dicabut. Kalau DPRD serius, tinggal dipilih satu dari dua itu, selesai,” kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Syaikhu merupakan salah satu dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 yang diambil sumpahnya kemarin. Namun, menurut Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat itu, ia dan cawagub DKI lainnya, Agung Yulianto, selalu siap jika terpilih menjadi wagub DKI Jakarta.
Ia pun tak mempersoalkan jika harus mundur dari jabatannya selaku wakil rakyat jika DPRD DKI Jakarta memilihnya untuk menjadi Wakil Gubernur DKI.
“Kalau DPRD memang serius dan dibahas, saya harus maju. Dan partai memerintahkan saya di DKI, saya tinggal mundur,” ungkap Syaikhu.
Syaikhu mengaku lebih percaya diri memimpin Ibu Kota mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengaku telah berpengalaman memimpin daerah karena pernah menjabat Wakil Wali Kota Bekasi.
“DKI tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh seorang kepala daerah. Itu terlalu berat, apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi masalahnya. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah,” ujarnya.
Sama-sama dari PKS, Ahmad Syaikhu bersama Agung Yulianto sebelumnya sudah lolos tes kepatutan dan kelayakan yang digelar PKS dan Partai Gerindra dalam proses penjaringan cawagub. Nama mereka pun sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta untuk dilakukan pemilihan.
Di kesempatan terpisah, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin menegaskan Ahmad Syaikhu masih menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Agung Yulianto.
Hingga kini pihaknya pun belum menerima surat pengunduran diri Syaikhu dari pencalonan itu karena telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.
“Yang pasti, hingga saat ini masih mempertahankan nama Ahmad Syaikhu karena belum ada arahan lain, baik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS maupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI PKS,” tegasnya.
Proses di DPRD
Di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghormati apa pun pilihan yang diambil Ahmad Syaikhu. Ia pun menyerahkan proses pemilihan wagub sepenuhnya kepada DPRD DKI Jakarta.
“Kalau ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh partainya, dicalonkan. Nanti ketika diputuskan oleh DPRD, Pak Syaikhu bisa menentukan pilihan, dan kita hormati pilihannya,” ungkapnya.
Hingga kini proses pemilihan Wagub DKI masih bergulir di DPRD. DPRD dengan keanggotaannya yang baru masih harus menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan, yakni Ketua DPRD DKI yang jatuh pada PDIP sebagai peraih suara terbanyak, dan satu lagi posisi wakil ketua dari Partai Demokrat.
Selain itu, masih ada proses pengesahan peraturan tentang tata tertib DPRD yang akan menjadi landasan proses pemilihan wagub. (J-2)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved