Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI sudah dilantik jadi anggota DPR periode 2019-2024, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengaku tetap mengincar kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Ia pun berkeras untuk tetap melanjutkan keikutsertaannya dalam proses pemilihan cawagub DPRD DKI.
“Sebetulnya semangatnya tinggal dari DPRD saja. Calonnya sudah diajukan sama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua nama yang dimasukkan, yakni Pak Agung dan saya, sampai sekarang belum dicabut. Kalau DPRD serius, tinggal dipilih satu dari dua itu, selesai,” kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Syaikhu merupakan salah satu dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 yang diambil sumpahnya kemarin. Namun, menurut Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat itu, ia dan cawagub DKI lainnya, Agung Yulianto, selalu siap jika terpilih menjadi wagub DKI Jakarta.
Ia pun tak mempersoalkan jika harus mundur dari jabatannya selaku wakil rakyat jika DPRD DKI Jakarta memilihnya untuk menjadi Wakil Gubernur DKI.
“Kalau DPRD memang serius dan dibahas, saya harus maju. Dan partai memerintahkan saya di DKI, saya tinggal mundur,” ungkap Syaikhu.
Syaikhu mengaku lebih percaya diri memimpin Ibu Kota mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengaku telah berpengalaman memimpin daerah karena pernah menjabat Wakil Wali Kota Bekasi.
“DKI tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh seorang kepala daerah. Itu terlalu berat, apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi masalahnya. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah,” ujarnya.
Sama-sama dari PKS, Ahmad Syaikhu bersama Agung Yulianto sebelumnya sudah lolos tes kepatutan dan kelayakan yang digelar PKS dan Partai Gerindra dalam proses penjaringan cawagub. Nama mereka pun sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta untuk dilakukan pemilihan.
Di kesempatan terpisah, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin menegaskan Ahmad Syaikhu masih menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Agung Yulianto.
Hingga kini pihaknya pun belum menerima surat pengunduran diri Syaikhu dari pencalonan itu karena telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.
“Yang pasti, hingga saat ini masih mempertahankan nama Ahmad Syaikhu karena belum ada arahan lain, baik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS maupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI PKS,” tegasnya.
Proses di DPRD
Di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghormati apa pun pilihan yang diambil Ahmad Syaikhu. Ia pun menyerahkan proses pemilihan wagub sepenuhnya kepada DPRD DKI Jakarta.
“Kalau ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh partainya, dicalonkan. Nanti ketika diputuskan oleh DPRD, Pak Syaikhu bisa menentukan pilihan, dan kita hormati pilihannya,” ungkapnya.
Hingga kini proses pemilihan Wagub DKI masih bergulir di DPRD. DPRD dengan keanggotaannya yang baru masih harus menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan, yakni Ketua DPRD DKI yang jatuh pada PDIP sebagai peraih suara terbanyak, dan satu lagi posisi wakil ketua dari Partai Demokrat.
Selain itu, masih ada proses pengesahan peraturan tentang tata tertib DPRD yang akan menjadi landasan proses pemilihan wagub. (J-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved