Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Ada lima unit mobil ambulans milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beserta petugas medis yang diamankan Polda Metro Jaya setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar SMK, Kamis (26/9) dini hari. Ambulans-ambulans itu diduga berisi batu.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, hal itu tidak benar dan Polda Metro Jaya meminta maaf kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Oleh karena itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota pada Jumat (27/9).
“Kedatangan saya ke sini dengan Kabinda (Kepala Badan Intelijen Daerah) untuk meng-update perkembangan situasi di wilayah. Kita kemudian mengoordinasi langkah-langkah apa-apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan tupoksi masing-masing,” kata Gatot.
Pertemuan dirinya dengan pimpinan daerah Jakarta itu, jelas Gatot, bertujuan menjaga situasi di Jakarta tetap aman, damai, dan kondusif.
“Karena itu, masyarakat bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itu yang kita bahas. Kemudian hal-hal yang lain menjalankan tugas-tugas kita masing-masing,” paparnya.
Selanjutnya, Gatot menerangkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta.
“Koordinasi semua, apakah petugas-petugas dari Pak Gubernur, apakah itu Satpol PP, Damkar, temen-temen dari Dinkes, dan sebagainya,” kata Gatot.
Oleh karena itu, untuk meminimalisasi kesalahpahaman, Gatot meminta ada logo yang besar dan jelas.
Dalam kesempatan itu Gatot juga menyinggung pemulihan nama baik Dinkes DKI dan Pemprov DKI yang sempat tercoreng akibat pengamanan ambulans tersebut.
“Kita masih mempelajari peristiwa itu. Nanti perkembangannya kita kabari,” tegasnya.
Anies merespons kejadian ini dengan mengatakan bahwa kerja sama antara aparat keamanan dan pemerintah daerah tidak boleh rusak atau terganggu.
“Kita mitra kerja bersama dan memastikan bahwa ibu kota Jakarta stabil dan aman. Karena itu, kita kolaborasi terus, komunikasi jalan terus di semua level. Dari level pimpinan sampai bawah itu kita kerja terus,” tukasnya.
Yang pasti, Polda Metro Jaya akan memaksimalkan koordinasi dengan jajaran pemprov guna menjaga agar salah paham yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak terulang kembali. (put/ant/J-2)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved