Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh menyebut ada kelalaian dari Dinas Lingkungan Hidup DKI dalam mengawasi aktivitas industri baik sekala kecil, menengah, hingga besar yang ada di Ibu Kota.
Hal itu disampaikan Nova ketika menanggapi kegiatan DLH DKI Jakarta bersama Polres Jakarta Utara yang menyegel 25 UKM di Cilincing Jakarta Utara akibat pencemaran lingkungan. Terlebih aktivitas tersebut sudah lama mendapat protes dari warga.
"Kalau tidak ada peringatan satu, dua, tiga lalu tiba-tiba ditutup ini ada apa? Pasti ada yang salah dalam pengawasan. Kecuali sebelumnya sudah pernah diperingatkan tapi membandel lalu ditutup berarti ada pengawasan ketat," terangnya ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa (17/9).
Baca juga: NasDem Dorong Transparansi Kinerja TGUPP
Lebih lanjut Nova menjelaskan, pihaknya meminta agar DLH tegas terhadap evaluasi izin-izin lingkungan industri baik skala rumahan maupun skala besar.
Hal itu sesuai Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan pengelolaan lingkungan hidup bagi industri skala menengah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yakni bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL).
Lalu dalam pasal 35 ayat (1) mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
Selanjutnya dalam pasal 36 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan menteri.
"Harus dievaluasi terus. Kalau skala kecil biasanya ada UKL-UPL. Lebih besar lagi ada amdal. Jadi sebetulnya setiap berapa tahun sekali ketika izin menjelang kadaluwarsa atau sewaktu-waktu dokumennya harus dievaluasi agar mengetahui apa betul usaha itu masih menjalankan pengelolaan limbahnya dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memidanakan 25 ukm di Cilincing, Jakarta Utara. Kebijakan ini adalah buntut dari limbah asap usaha peleburan alumunium dan pembakaran arang yang melewati ambang baku mutu energi dan telah mencemari lingkungan.
Sebanyak 25 ukm itu terdiri dari 2 usaha peleburan alumunium serta 23 usaha pembakaran batok kelapa untuk dijadikan arang. Para pengusaha peleburan alumunium dan pembakaran arang itu diduga telah melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 103 Jo Pasal 59 dan/atau Pasal 109 Jo Pasal 36 Ayat (1) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu industri peleburan aluminium itu diduga melanggar Pasal 106 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.(OL-8)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Terdapat 602 unit pompa stasioner yang tersebar di 205 lokasi serta 573 unit pompa mobile di lima wilayah administrasi Jakarta.
OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mendapatkan dukungan positif dari kalangan legislator.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved