Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
JUMLAH permohonan pembiayaan kredit di Kota Bekasi tergolong besar di wilayah Jawa Barat 2. Sampai dengan semester pertama 2019, BFI Finance mencatat Bekasi telah menyumbang Rp327,9 miliar potofolio pembiayaan.
"Jumlahnya cukup besar dibandingkan wilayah lainnya di Jawa Barat," ungkap Regional Manager PT BFI Finance, Tbk, Wilayah Jawa Barat 2, Tang Eng Han di Grand Galaxy Park, Minggu (15/9).
Ia menjelaskan, pembiayaan senilai Rp327,9 miliar tersebut didapat dari 10 ribu kontrak. Sebesar Rp65,6 miliar untuk pembiayaan mobil bekas dan sebesar Rp17,6 miliar untuk pembiayaan motor.
"Sisanya untuk pembiayaan lainnya," kata dia.
Tang Eng Han menilai tingginya kontribusi Bekasi terhadap portofolio pembiayaan BFI salah satunya adalah kebutuhan. Mobilitas warga Kota Bekasi yang tinggi pun sebagai salah satu tolak ukur tingginya pajak hasil dari biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp2 triliun.
Saat ini, BFI finance memiliki 5 kantor cabang, 7 kantor pos di area Bekasi.
"Jadi memang minat pembiayaan di Kota Bekasi cukup tinggi dibandingkan wilayah lain," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, PT BFI Finance Tbk mulai mengembangkan produk barunya berupa pembiayaan syariah. Adanya model itu, dapat menjadi pilihan nasabah dalam menentukan skema pembiayaan.
baca juga: Pemprov DKI MoU 8 Startup Wujudkan Smart City
"Sekarang masih fokus pada sosialiasi kepada masyarakat, sambutannya cukup antusias," kata dia.
Pembiayaan syariah yang tengah dikembangkan fokus untuk pembiayaan property, paket perjalanan, dan lainnya. (OL-3)
Persetujuan telah diberikan untuk penerbitan kredit plastik untuk Inoctcle berdasarkan verifikasi daur ulang 84.000 metrik ton limbah plastik
Kejagung juga akan menelusuri aliran dana yang diajukan sebagai modal kerja, namun, diselewengkan.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, perbankan juga perlu menyesuaikan struktur biaya dana, termasuk dana pihak ketiga dan bunga kredit, agar penyaluran kredit semakin efektif.
Bank Indonesia mencatat, sebanyak 38,1 juta UMKM telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved