Jalur Puncak Kini Bertrotoar

PENATAAN Jalur Puncak atau Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, oleh pemerintah pusat terus berjalan. Selain perbaikan titik-titik bekas longsor, pembangunan rest area, jalan di jalur wisata sepanjang 14 kilometer itu diperlebar lagi. kini Jalan Raya Puncak memiliki trotoar.

Dari pantauan di lapangan, proses pengerjaan pelebaran jalan dan pembangunan trotoar sedang berjalan. Pengerjaan dilakukan di beberapa
titik dengan menggunakan alat berat.

Sejumlah titik sudah selesai, baik untuk pelebarannya maupun trotoarnya. Seperti di sekitar Cipayung, Megamendung. Tinggal menyelesaikan atau memindahkan penerangan jalan umum (PJU). Adapun di sekitar Gunung Mas, Riung Gunung, pengerjaan masih
tahap pengerukan tanah atau pembukaan dengan menggunakan alat berat eskavator.

Diharapkan, pembangunan trotoar dilakukan di kiri, kanan di sepanjang jalan. Tujuannya agar wisatawan yang datang ke Puncak bisa menikmati suasana dan kesejukan dengan berjalan kaki dan nyaman.

“Saya lihat trotoarnya masih sepotong-sepotong. Padahal bagus kalau sepanjang jalan. Kendaraannya diparkir di hotel atau vila, wisatawan bisa jalan-jalan santai,” ungkap Ahmad Diani, wisatawan dari Tanggerang, Banten.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah menjelaskan, dana penataan jalur Puncak dengan pelebaran jalan dari APBN. Total menghabiskan anggaran Rp 26 miliar.

Pemerintah pusat, ungkapnya, lebih memprioritaskan Puncak lama dan rencana pembangunan jalan tambang, ketimbang peningkatan jalan
Jonggol-Sukamakmur atau Jalur Puncak 2 yang disebut Poros Timur Tengah (PTT), sebagai alternatif Puncak Cisarua.

“PTT belum ada respons dari Presiden. Jadi informasinya dari presiden itu dua prioritas untuk Kabupaten Bogor, yakni jalan tambang dan penataan Puncak lama,” ungkap Syarifah. Bahkan khusus untuk penataan Puncak Cisarua, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sudah terlibat.

Bahkan sudah dibahas alternatifnya seperti ganjil genap untuk mengatasi kepadatan di sana. Adapun, untuk jalan tambang, lanjutnya, saat ini baru sampai ke tingkat provinsi. (DD/J-3)