Bogor Dukung Ridwan Kamil

WALI Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mendukung rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Bandung ke daerah lain. Wilayah Tegalluar, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu dari tiga alternatif.

Menurut Bima Arya, apa yang dilancarkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, pasti sudah melalui proses yang matang. “Pak Gubernur
itu ahli tata kota, arsitek sekaligus juga mantan Wali Kota Bandung. Pemahamannya pasti lengkap, matang dari perencanaan, pemikiran, dan penataan kota,” tuturnya, Jumat (30/8).

Bima berpandangan, yang terpenting dalam pemindahan pusat pemerintahan ialah bagaimana daerah-daerah di Jawa Barat terkoneksi dengan baik. “Apalagi kalau nanti sudah tersambung dengan kereta cepat. Saya kira sudah ideal,” sambungnya.

Tegalluar kini tengah berbenah menjadi kota baru, lengkap dengan pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta- Bandung, Stadion Bandung Lautan Api, Jalan Tol Cileunyi, Garut, dan Tasikmalaya.

Desa Tegalluar, sebagian wilayahnya masih berupa lahan persawahan. Secara geografis, Tegalluar berbatasan langsung dengan Kota Bandung melalui Jalan Soekarno-Hatta.

Seperti diketahui, DPRD Jawa Barat telah mengetok palu menyetujui pengkajian Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010
tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029. Dalam perda itu, Pemprov Jawa Barat dipersilakan mengkaji tiga wilayah yang berpeluang menjadi pusat pemerintahan.

Ketiga wilayah dimaksud yakni Tegalluar, Kabupaten Bandung, dan Walini, Kabupaten Bandung Barat, serta Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka). “Kita sedang mengkaji pemindahan pusat pemerintahan, bukan ibu kota. Ibu kota belum tentu pindah, bisa tetap di Bandung. Nanti pusat pemerintahan tidak berjauhan lagi dengan kantor dinas,” papar Emil.

Napas pemindahan pusat pemerintahan Jabar senada dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut Emil,
saat ini Kota Bandung sudah memiliki beban berlebih sebagai pusat pemerintahan maupun bisnis.

Bogor masih luas

Di tempat terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin menyerahkan sepenuhnya daerah mana yang dipilih sebagai pusat pemerintahan Jabar. Kabupaten Bogor, lanjutnya, ada di tengah-tengah pengembangan. Penduduk terbesar Jabar ada di Kabupaten Bogor. Selain itu, luas daerah bersaing dengan Sukabumi.

“Saya pikir terserah hasil kajian karena kan harus berdasarkan kajian. Kita tidak boleh asal menunjuk atau mengusulkan tanpa kajian. Kalau manfaatnya banyak buat kita, kenapa tidak. Kalau hanya menambah beban, air sampah, ya kenapa harus di sini (Bogor),” tukasnya.

Ade menyebut lahan di Kabupaten Bogor masih sangat luas. Kalau di Kabupaten Bogor, bisa di Jonggol, di wilayah bagian timur atau barat. “Tanah kita seabrek. Kajian perlu dana. Karena yang punya kepentingan Jabar silakan mengkaji. Kami tidak mau membuang uang untuk mengkaji itu karena masih banyak yang harus dibangun,” pungkasnya.

Adapun Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi dingin pemindahan pusat pemerintahan Jabar. “Itu kan baru gagasan,” ujarnya, kemarin.

Rahmat juga enggan memberi tanggapan soal Kota Bekasi yang tidak termasuk sebagai daerah yang dipilih. Begitu juga saat ditanyakan setuju atau tidak soal pemindahan tersebut. (Gan/J-1)