Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI sudah tidak memiliki wewenang untuk mengurusi para pencari suaka, ia menyebutkan kini para pencari suaka sudah merupakan tanggung jawab United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Ia mengatakan, para pencari suaka akan dibawa oleh UNHCR menuju kawasan Asem Baris, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk didata dan kemudian diberi bantuan dana.
"Jadi di Tebet itu di sana ada CSR yang mau memberikan, di sana para pencari suaka akan diberikan uang berkisar Rp1 juta untuk mencari tempat tinggal seperti mengontrak rumah, maupun tinggal disebuah indekos," kata Taufan dalam keterangan resmi, Minggu (1/9).
Ia juga mengatakan, jika kemudian UNHCR mendapatkan bantuan dana kembali, para pencari suaka tersebut akan diberikan bantuan tambahan.
"Memang kemampuan UNHCR saat ini hanya Rp1 juta untuk mereka, tapi jika UNHCR mendapatkan bantuan dana kembali, mereka pun akan diberikan bantuan lagi," jelasnya.
Baca juga: Warga Desak Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara Dihentikan
Namun demikian, ia tidak mengetahui jumlah rinci pencari suaka yang mendapatkan bantuan dana tersebut, menurutnya itu merupakan wewenang UNHCR.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, memutuskan untuk menghentikan bantuan kemanusian berupa tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka, di eks gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, hingga Sabtu (31/8) kemarin. Alasannya, karena keterbatasan kemampuan pemerintah.
Kepala Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, Thomas Vargas, menyerahkan kepada pencari suaka ikhwal tempat tinggal para pencari suaka pasca ditutupnya penampungan di Kalideres, Jakarta.
"Masalah itu kami serahkan sepenuhnya kepada para pengungsi untuk memutuskan mau tinggal di mana," kata Thomas. (OL-1)
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved