Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEPALA Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI sudah tidak memiliki wewenang untuk mengurusi para pencari suaka, ia menyebutkan kini para pencari suaka sudah merupakan tanggung jawab United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Ia mengatakan, para pencari suaka akan dibawa oleh UNHCR menuju kawasan Asem Baris, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk didata dan kemudian diberi bantuan dana.
"Jadi di Tebet itu di sana ada CSR yang mau memberikan, di sana para pencari suaka akan diberikan uang berkisar Rp1 juta untuk mencari tempat tinggal seperti mengontrak rumah, maupun tinggal disebuah indekos," kata Taufan dalam keterangan resmi, Minggu (1/9).
Ia juga mengatakan, jika kemudian UNHCR mendapatkan bantuan dana kembali, para pencari suaka tersebut akan diberikan bantuan tambahan.
"Memang kemampuan UNHCR saat ini hanya Rp1 juta untuk mereka, tapi jika UNHCR mendapatkan bantuan dana kembali, mereka pun akan diberikan bantuan lagi," jelasnya.
Baca juga: Warga Desak Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara Dihentikan
Namun demikian, ia tidak mengetahui jumlah rinci pencari suaka yang mendapatkan bantuan dana tersebut, menurutnya itu merupakan wewenang UNHCR.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, memutuskan untuk menghentikan bantuan kemanusian berupa tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka, di eks gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, hingga Sabtu (31/8) kemarin. Alasannya, karena keterbatasan kemampuan pemerintah.
Kepala Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, Thomas Vargas, menyerahkan kepada pencari suaka ikhwal tempat tinggal para pencari suaka pasca ditutupnya penampungan di Kalideres, Jakarta.
"Masalah itu kami serahkan sepenuhnya kepada para pengungsi untuk memutuskan mau tinggal di mana," kata Thomas. (OL-1)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved