PSI Tolak Rencana Anies Ubah Eks Gedung Pemerintahan Jadi RTH/RTB

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menegaskan tidak setuju dengan ide Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin mengubah bekas gedung pemerintah pusat menjadi ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka biru (RTB).

Ide itu dilontarkan Anies manakala pemerintah pusat sudah menetapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Akibatnya, barang tentu akan ada banyak gedung yang kosong ditinggal penghuninya.

Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana menegaskan gedung-gedung eks pemerintah belum tentu tidak berperan. Sebab, ada rencana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan tukar guling gedung milik pemerintah kepada pihak swasta guna mendapat dana tambahan pemindahan ibu kota.

"Pada prinsipnya saya setuju bahwa harus ada banyak ruang terbuka hijau di DKI, tetapi apakah harus menggunakan gedung pemerintah yang akan ditinggal ini? Ini harus dipikirkan lagi. Karena gedung-gedung ini kan akan dipakai sebagai sumber dana pemindahan Ibu Kota dan ini kewenangan pusat. Maka harus ada dialog antara pemerintah pusat dan Pak Anies," ujarnya saat dihubungi Jumat (30/8).

Baca juga: Anies Ingin Trotoar Adil buat Pejalan Kaki dan PKL

Ia menilai daripada mengincar lahan dan gedung milik pemerintah pusat, Anies sebaiknya fokus menambah RTH dan RTB dari lahan-lahan tidur yang masih banyak tersebar di Jakarta.

"Kan banyak lahan di Jakarta yang tidak digunakan dan tidak jelas siapa pemiliknya. Itu saja," tandasnya.

Anggota DPRD DKI termuda yang berusia 22 tahun itu pun mengungkapkan jika Anies tetap ingin mengincar lahan dan gedung milik pemerintah pusat, harus ada prosedur yang dilalui serta Anies harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Pak Anies enggak bisa sewenang melempar wacana alih fungsi gedung sebelum berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pak Anies kan utusan pemerintah pusat untuk DKI. Jangan ada disharmoni antara mereka," pungkasnya. (OL-2)