Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BASUKI jahaja Purnama (BTP) turut menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang berlangsung hari ini, Senin (26/8).
Meski belum terlihat di dalam ruang rapat paripurna tempat pelantikan berlangsung, BTP mengonfirmasi kehadirannya lewat pesan singkat pada awak media.
Mantan orang nomor satu di Jakarta itu hadir atas undangan Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 Prasetyo Edi Marsudi yang terpilih kembali dan turut dilantik hari ini.
"Datang. Kalau tidak diundang tidak bisa datang," kata BTP.
BTP dan Prasetyo diketahui memiliki hubungan erat saat ini karena berada di bawah bendera partai yang sama yakni PDIP.
Prasetyo juga merupakan ketua tim sukses kampanye BTP saat maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017 silam.
baca juga: Ditolak Pinjam Ambulans, Jenazah Dibopong Keluar
Sementara itu, hari ini sebanyak 106 anggota DPRD akan dilantik untuk lima tahun mendatang. PDIP kembali memuncaki perolehan suara dengan mendapat 25 kursi disusul Partai Gerindra 19 kursi dan PKS 16 kursi. Sementara itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai yang paling sukses dengan meloloskan delapan kader di DPRD DKI.(OL-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved