APBD-P 2019 Akomodasi Normalisasi RTB dan Pembangunan Rumah Murah

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta meningkatkan anggaran program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Jakarta melalui APBD Perubahan 2019.

Dalam APBD-P, sejumlah program yang ditambah anggarannya yakni anggaran pengadaan tanah untuk normalisasi ruang terbuka biru (RTB) yang terdiri dari sungai, waduk, situ, dan embung.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana atau yang akrab disapa Sani, penambahan anggaran yang diajukan melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah disetujui DPRD DKI.

"Ya itu kita dorong salah satunya untuk Kali Ciliwung juga untuk waduk-waduk, itu harus diakselerasi supaya ga jadi masalah berlarut-larut bagi warga di sekitarnya," terangnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (22/8).

Selain program normalisasi RTB, DPRD DKI juga setuju pengajuan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Perumda Sarana Jaya senilai Rp800 miliar.

Baca juga: APBD-P DKI Turun Jadi Rp86,89 Triliun

Pengajuan dana PMD itu disetujui untuk mendorong pembangunan rumah down payment (DP) Rp0 di Jakarta.

Sebab, program rumah DP Rp0 yang pertama diresmikan di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur direspons cukup baik oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Minat masyarakat akan kebutuhan perumahan yang terjangkau sangat tinggi.

Untuk itu, Sani menyebut percepatan pembangunan rumah DP Rp 0 harus didukung.

"Saya dengar juga sudah disiapkan dua atau tiga lokasi lagi. Oleh karena itu rusun ini harus segera direalisasi khususnya di kantong-kantong yang banyak ditinggali oleh warga MBR. Saya kira itu kebutuhan mendesak," tegasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah memfinalisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2019. Nilai anggaran Pemprov DKI pada pengajuan APBD-P ditaksir berkurang Rp2,4 triliun dari Rp89,09 triliun menjadi Rp86,89 triliun.

Namun, DPRD DKI memastikan pengurangan anggaran tidak berpengaruh pada program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

"Alhamdulillah dari penjelasannya yang sudah kami terima dengan baik bahwa pengurangan dilakukan di sektor infrastruktur yang anggarannya bertahun jamak. Jadi meskipun tahun ini dikurangi karena lelangnya sudah tidak bisa dilakukan, tetapi dialihkan ke tahun depan sehingga akan tetap dikerjakan oleh Pemprov DKI," ungkapnya.

Program-program yang anggarannya dikurangi antara lain pembangunan simpang tak sebidang Lenteng Agung, Tanjung Barat, dan Cakung.

Sementara itu, juga ada anggaran yang dimatikan yakni jalan layang (flyover) Sunter Permai-Martadinata karena bertumpuknya beberapa proyek besar di kawasan tersebut sehingga dinilai tidak mungkin dari segi teknis pembangunan.

Juga ada pembangunan 'skybridge' penghubung antara Stasiun MRT Fatmawati dengan RSUP Fatmawati yang dimatikan karena fungsinya akan digantikan dengan halte integrasi Trans-Jakarta-MRT. (OL-2)