Disdukcapil Bekasi Kejar Penumpukan Berkas Kependudukan

RIBUAN berkas kependudukan terpaksa harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi dalam satu hari. Penumpukan berkas terjadi lantaran server kependudukan di Kota Bekasi offline akibat pemadaman listrik (black out), Senin (5/8) kemarin.

“Kemarin berkas yang masuk kami terima, sekarang akan dituntaskan semua,” ungkap Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Muhammad Taufiq, Selasa (6/8).

Baca juga: Layanan Kependudukan di Bekasi Tutup Akibat Pemadaman Listrik

Taufiq menyampaikan, layanan administrasi kependudukan sempat terhenti lantaran server administrasi kependudukan offline. Untuk itu, berkas yang seharusnya selesai dalam satu hari terpaksa ditunda hingga sistem kembali seperti semula.

Ia menjelaskan, sebetulnya listrik sudah kembali nyala pada Senin (5/8) sore. Namun, saat server kembali dihidupkan butuh waktu sedikitnya tiga jam agar sistem kembali stabil.

Taufiq merinci, sedikitnya ada 1.600 lebih permohonan berkas Kartu Identitas Anak (KIA) masuk dan 400 berkas Akte Kelahiran pada Senin (5/8). Sehingga, total jumlah berkas yang sempat tertunda ada sebanyak 2.000 berkas. “Ditambah dengan layanan hari ini total jadi ada 2.500 berkas yang sedang kami kejar untuk diselesaikan,” kata dia.

Meski demikian, Taufiq mengaku, tidak ada layanan ekstra pasca peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat sejak Minggu (4/8). Namun, pihaknya optimistis bisa menyelesaikan penumpukan berkas yang ada. “Tidak ada layanan ekstra, tapi kita kejar hutangnya saja,” imbuh dia.

Kurnaesih, 34, salah satu pemohon pembuatan KIA di Kota Bekasi mengaku sempat meninggalkan berkas pemohonan di Kantor Disdukcapil, di Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur, kemarin sore. Namun, siang tadi, kartu tersebut sudah Ia terima. “Sudah jadi kok ini, kemarin suruh tinggal dulu sama petugas,” kata Esih.

Esih berharap, peristiwa pemadaman listrik akibat gangguan karena sistem di tiga SUTET secara bersamaan tidak terjadi lagi. Sebab, pelanggan yang otomatis dirugikan.

“Seperti layanan kependudukan kan jadi terhambat, berkas numpuk, harusnya bisa cepat jadi tertunda, semoga tidak terjadi lagi,” tandas dia. (OL-6)