Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta pun akan memfokuskan program pengendalian pencemaran udara pada pengurangan kemacetan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKi Jakarta Andono Warih mengatakan, hal itu karena berdasarkan riset ilmiah yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi, sumber utama polusi udara karena sistem transportasi.
"Transportasi ada dua, satu dari sisi kemacetan, kedua dari sisi kualitas bahan bakar. Oleh karenanya, yang dilakukan adalah bagaimana bisa mengurangi kemacetan," ungkapnya saat dihubungi, Minggu (4/8).
Pemprov DKI mengimbau agar masyarakat sedapat mungkin menggunakan angkutan umum massal seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan kereta rel listrik (KRL) Commuterline serta TransJakarta.
"Kedua, dalam jarak tertentu nanti menggunakan jalan kaki atau bersepeda. Oleh karenanya, Pemprov DKI Jakarta mempromosikan jalan kaki dengan perbaikan trotoar, akses angkutan umum massal diperlebar, dan angkutan umum masal diperbaiki," paparnya.
Baca juga : Polusi Mencetus Aneka Gangguan Kesehatan
Pemprov DKI Jakarta juga sedang dalam memfinalisasi pengintegrasian seluruh angkutan umum dari MRT, TransJakarta, dan Jak Lingko. LRT pun saat ini sedang dalam finalisasi administrasi agar bisa segera beroperasi.
"Ke depan berbagai hal yang bisa berkontribusi kepada membersihkan udara, pasti dilakukan," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuangkan poin-poin tersebut ke dalam Instruksi Gubernur nomor 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.
Terdapat tujuh inisiatif untuk pengendalian kualitas udara yakni mendorong warga beralih ke kendaraan umum dan mengoptimalkan jalan kaki dengan memanfaatkan sarana yang sudah disediakan.
Dalam inisiatif itu, Pemprov DKI juga menargetkan tahun depan Jakarta bebas dari angkutan umum berusia lebih dari 10 tahun. Target bebas dari kendaraan pribadi berusia 10 tahun juga ditetapkan pada 2025. (OL-7)
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara partikel halus (PM2.5) dapat menyebabkan fibrosis miokard.
Kondisi paling memprihatinkan ditemukan pada PT SBJ yang memiliki 12 tungku peleburan untuk kapasitas 8.816 ton per tahun, namun sama sekali tidak memiliki cerobong.
Peneliti dari University of Technology Sydney mengungkap debu bulan tidak seberbahaya polusi udara di jalanan.
Mengutip data WHO, 99% populasi dunia kini menghirup udara yang sudah melewati batas aman, dengan kualitas udara dalam ruangan bisa lima kali lebih buruk dari udara luar.
Pabrik Ajinomoto di Mojokerto dan Karawang juga memperkuat penggunaan energi terbarukan melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero) dengan memanfaatkan Renewable Energy Certificate (REC).
Seluruh masyarakat diingatkan untuk menerapkan gaya hidup bersih dan rendah emisi dengan mengutamakan penggunaan transportasi publik serta moda transportasi rendah emisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved