Pembebasan lahan ialah kendala dalam setiap pembangunan jalan. Pasti ada lahan yang harus digusur untuk terwujudnya jalan. Contohnya pembangunan Tol Layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
Tak hanya rakyat jelata yang harus berkorban, tapi juga pejabat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, contohnya. Dia harus merelakan rumah pribadinya dibebaskan demi pembangunan Tol Becakayu.
Selain itu, tak hanya lahan pribadi yang terkena pembebasan, tapi juga lahan pemerintah daerah (pemda). Berdasarkan detail enginering design, konstruksi terakhir seksi 2 A memakai sebagian lahan di sisi selatan kawasan Islamic Centre. Soalnya, penggunaan lahan di sana mempertimbangkan manuver Tol Becakayu agar tidak tajam setelah melintang di atas Jalan Ahmad Yani dari Jalan KH Noer Ali menuju Jalan Suplesi Kalimalang di belakang Ruko Suncity Square Jalan Hasibuan.
Pembangunan Tol Becakayu seksi 2 A sekarang telah memasuki ujung Jalan KH Noer Ali. Pemerintah menargetkan pembangunan seksi 2 A berikut gerbang tol di bekas lahan PT Amarta Karya di Jalan Veteran, Bekasi Selatan, atau di belakang Islamic Centre rampung akhir tahun, kemudian disusul pembangunan seksi 2 B sampai ke Bekasi Timur.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku tidak ada masalah dengan pemakaian lahan Islamic Centre atas rencana pembangunan Tol Becakayu karena lahan yang terkena pembangunan hanya sebagian kecil. "Hanya sedikit saja, kok," ujarnya.
Rahmat menambahkan, pihak yang berhak memberikan keputusan terkait dengan boleh atau tidaknya proyek Tol Becakayu melintasi Islamic Centre Bekasi ialah pemerintah. "Pihak pengembang yang meminta langsung ke pemerintah daerah karena tanahnya punya pemda," tandasnya.
Diperkirakan, ribuan meter persegi lahan di Islamic Centre Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, akan terkena dampaknya sebab lahan di sini masuk trase pembangunan Tol Layang Becakayu. Luasnya 5.000 meter persegi. Di dalam lahan tersebut sudah berdiri bangunan rumah imam masjid dan gedung prasekolah. Seluruh bangunan itu berdiri persis di bawah sempadan tol.
"Alhamdulilah, bangunan masjid tidak kena pembongkaran. Hanya kena di bagian dapur dan rumah imam masjid," kata Ketua Yayasan Nurul Islam KH Noer Ali, Paray Said, Kamis (1/8).
Paray menyebutkan pihaknya tidak bisa menghalangi rencana pembangunan proyek strategis nasional. "Tak ada ganti rugi karena lahan yang ada milik pemerintah daerah. Sekarang ini baru tahap pengukuran," ujarnya. Namun, dia berharap pemerintah mau memberikan dana kompensasi, di antaranya membantu pembangunan masjid di Kompleks Islamic Centre tersebut. (Gan/J-2)
